Sumber Daya Kelautan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP KKP) signifikan dari penindakan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan, mencapai lebih dari Rp50 miliar pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan komitmen KK

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Papua Barat melepasliarkan sembilan lobster bertelur di Manokwari, sebuah langkah penting menjaga keberlanjutan populasi laut yang bernilai ekonomi tinggi.

Pemerintah genjot Konservasi Terumbu Karang lewat skema pengalihan utang Rp588 miliar dengan Amerika Serikat. Dana ini jadi solusi alternatif untuk menjaga kekayaan maritim Indonesia.

Pemerintah Provinsi Papua dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkolaborasi membahas pengembangan Potensi Ekonomi Pesisir Papua. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menetapkan tiga Kawasan Konservasi Perairan Maluku baru, mencakup hampir 300 ribu hektare untuk keberlanjutan ekosistem laut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar pelatihan senjata api bagi 160 awak kapal pengawas di Batam, demi meningkatkan profesionalisme dan keamanan dalam menjaga sumber daya laut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menambah armada Kapal Pengawas KKP untuk memerangi praktik ilegal fishing di perairan Indonesia, didukung anggaran Rp2 triliun dari DPR RI.

Kabupaten Berau dan Seychelles menjajaki kerja sama pengembangan ekonomi biru, berfokus pada pariwisata dan sumber daya kelautan. Langkah ini diharapkan mendongkrak ekonomi lokal dan ekspor produk UMKM Berau.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serius menindak Pemanfaatan Ruang Laut Ilegal di Kepulauan Riau. Sebanyak 7 kegiatan telah disegel, mengungkap pentingnya izin dasar PKKPRL.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendesak percepatan finalisasi Perpres sanksi penyelundupan benih lobster.