Siti Nurbaya Bakar

Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan penggeledahan rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar terkait penyidikan kasus tata kelola kebun dan industri kelapa sawit.

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menyidik kasus dugaan korupsi tata kelola sawit yang terjadi pada era Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, dengan penyidik telah memeriksa puluhan saksi dan menggeledah sejumlah lokasi, termasuk kediaman mantan menteri.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengatakan pemerintah telah memberikan 4,2 juta hektar lahan hutan sosial. Program ini dilakukan untuk mengimbangi pengelolaan lahan milik negara yang dimanfaatkan dunia usaha.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, mengatakan lahan untuk food estate seluas 165.000 hektar bukan merupakan area gambut dan berada di luar kawasan hutan. Lahan tersebut merupakan bagian dari wilayah periksa yang sudah didalami Kementerian LHK.

Meski terbatas bertemu karena harus melakukan work from home (WFH), menurut Siti, kerja di KLHK tetap berjalan baik. Beberapa agenda dikerjakan dengan cepat.

Alokasi ini merupakan hasil dari refocusing kegiatan dan realokasi anggaran KLHK. Total keseluruhan penghematan anggaran hingga Rp1,58 triliun di APBN 2020, sehingga terjadi perubahan postur anggaran dari Rp9,32 triliun menjadi Rp7,74 triliun.

"Apalagi ilegal ditutup dan ditangkap. Harus diberantas yang begitu-begitu," ujar Dasco.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan saat ini masih banyak penambangan ilegal di sekitar wilayah ibu kota baru. Siti menegaskan pemerintah akan menyetop aktivitas penambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan di wilayah ibu kota baru, Kalimantan Timur.

Pemerintah secara resmi telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Badan ini merupakan BLU di bawah Kementerian Keuangan yang pengelolaannya dilakukan secara profesional. Badan tersebut dirancang untuk mampu mendorong pembiayaan di bidang lingkungan hidup dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2020.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya mengatakan, pemerintah telah melepaskan kawasan hutan seluas 736.589 hektare di Riau untuk rakyat. Pelepasan kawasan hutan ini merupakan solusi konflik agraria, dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar hutan.

Dalam beberapa hari ini, kata Siti, Daops Manggala Agni intensif melakukan pemadaman karhutla di Aceh Selatan dibantu Manggala Agni Daops Sibolangit. "Alhamdulillah titik api sudah mati. Karhutla di Ketapang, Kalbar, juga berhasil diatasi. Namun begitu Daops Manggala Agni tetap saya minta waspada," katanya.

Hingga kini belum diketahui fenomena yang menyebabkan buaya tersebut berkeliaran di sekitar pantai atau laut. Untuk itu dia meminta Dirjen KSDAE dan direktur terkait untuk terus mencari informasi apakah buaya tersebut dilepas, terlepas atau ada hal lainnya.

Penyidik Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah memeriksa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar terkait kasus reklamasi teluk Jakarta. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Adi Deriyan.

Menurut Siti, apa yang menimpa Erin akan selalu menjadi pengingat kita untuk terus menjaga habitat gajah sumatera dan butuh peran serta semua pihak menjaga dan melindunginya.

Pemerintah melakukan uji coba pemberlakuan kantong plastik berbayar Maret 2016 lalu. Dalam perjalanannya pemberlakuan kantong plastik berbayar kemudian dihentikan setelah menuai protes karena dinilai membebani rakyat.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memutuskan untuk menghentikan moratorium reklamasi pulau C dan D di Teluk Jakarta. Kebijakan dari kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya itu pun menuai sorotan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya memberi kesempatan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) proyek reklamasi Teluk Jakarta. Namun, hingga kini Siti mengaku belum menerima dokumen hasil KLHS tersebut.

Menteri LHK mengungkapkan, tujuan program ini untuk memperbaiki lahan yang terdegradasi.

"Jika 2 derajat ini melanda Indonesia, banjir akan terus terjadi dan perubahan kalender pola tanam pun berubah," katanya

Termasuk penetapan perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat kebakaran hutan.