RUU Keistimewaan DIY

Memperingati sewindu disahkannya Undang-undang Keistimewaan (UUK), Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan HB X menyampaikan Sapa Aruh Refleksi Sewindu Keistimewaan di Keraton Yogyakarta, Senin (31/8).

Roy Suryo menyebut bahwa larangan etnis Tionghoa memiliki tanah di Yogyakarta lahir dari sejarah yang panjang dan memiliki tujuan khusus.

Mengutip laman MK, MKRI.id, Felix mengajukan judicial review dengan 40 alasan. Dari alasan yang disampaikan itu, Felix menyebut pemberlakuan pasal a quo membuat adanya kewenangan keistimewaan bagi DIY untuk mengurus bidang pertanahannya sendiri.

Tertundanya surat kuasa pengalihan pengelolaan keraton tersebut merupakan kali kedua. Sebelumnya, rapat koordinasi pembentukan lembaga pengelola Keraton Surakarta, Senin (21/8), juga berakhir deadlock. Daeadlock diakibatkan adanya miskomunikasi antara pemerintah pusat dan keraton.

GKR Mangkubumi menyampaikan keputusan MK bukanlah untuk dirinya semata. Akan tetapi putusan itu juga berdampak pada Undang-undang Keistimewaan (UUK DIY) di masa yang akan datang.

Mahfud MD menilai putusan MK sudah benar dan publik tidak perlu ikut campur dalam pemilihan Sultan. Yang jelas, kata dia, jika keraton menunjuk perempuan menjadi sultan, otomatis menjadi gubernur.

Menanti era wanita bisa jadi raja, Yogyakarta tetap istimewa. MK menghapus pasal yang mengharuskan gubernur/wakil gubernur DIY seorang lelaki. Sultan HB X memandang jika keputusan MK tidak ada urusannya dengan kraton. Keputusan MK mengatur tentang Gubernur. Padahal untuk menjadi gubernur harus bertakhta sebagai raja.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan, putusan tersebut tidak membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki dalam pemilihan Gubernur DIY. Dia menilai, perempuan dan laki-laki boleh menjadi Gubernur DIY.

Perempuan bisa jadi Raja Yogya, MK diapresiasi hapus pasal diskriminatif. Kuasa hukum pemohon mengapresiasi putusan MK menghapus pasal yang sifatnya diskrimantif yang seolah memberikan pesan bahwa Raja Jogja haruslah dijabat oleh laki laki. Perempuan berhak menjadi raja dan bagian dari urusan internal kasultanan.

Penggugat keberatan dengan aturan mengenai persyaratan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta.

Sultan Hamengkubuwono X sendiri sudah mengisyaratkan bahwa untuk jabatan tersebut tak melulu harus diisi laki-laki.

Usai dilantik sebagai Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku tak ingin terlalu dini berbicara soal Pilpres.

Dinamika panjang Undang-Undang tentang Keistimewaan akhirnya telah selesai.

Para pedagang itu merasa terganggu atas unjuk rasa mahasiswa yang menolak kedatangan SBY.

Massa menolak kehadiran Presiden SBY dalam pelantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur DIY.

"Setiap rupiah anggaran negara pada hakikatnya adalah uang rakyat," kata SBY.

Sekda DIY Ichsanuri menyatakan pelantikan Sri Sultan menjadi Gubernur DIY memang tidak bisa disaksikan banyak orang.

"Pelantikan harus kondusif dan aman, sebab Jumat lalu muncul aksi tutup mata di Gedung Agung," ujar Pangdam Hardiyono.

Akses jalan ke Malioboro saat ini juga sudah ditutup. Beberapa petugas Dinas Pasar sibuk membersihkan Pasar Beringharjo.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Hamengkubuwono X juga Golkar. Mereka tidak pernah berfikir kalau orang Golkar.