RUU Ibu Kota Negara

DPR menunggu surat presiden dari pemerintah untuk membahas revisi UU IKN.

PKS menolak revisi UU IKN karena undang-undangnya saja belum dijalankan. Apalagi, sejak awal PKS menolak pemerintah memindahkan ibu kota di saat yang tidak tepat.

Sekretaris Fraksi NasDem Saan Mustopa mengatakan, sebelumnya NasDem belum bersikap karena butuh waktu mempelajari subtansi revisi UU IKN.

Yang dimaksud lapangan pekerjaan adalah pekerjaan yang permanen, bukan hanya sekadar pekerjaan terkait proyek infrastrukturnya. Dia mengatakan, masyarakat juga harus dilibatkan dalam pemerintahan apapun jabatan fungsional.

Wandy menjelaskan, selama Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan putusan apapun terhadap UU IKN maka pemerintah akan terus menyusun aturan turunannya. Dia juga memastikan seluruh aturan turunan tersebut akan dikeluarkan sesuai jadwal.

Wandy mengatakan, penyusunan aturan turunan ini dilakukan tim lintas kedeputian KSP dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Tidak hanya itu, sebagai mantan penasihat KPK yang telah mengabdi selama 10 tahun, Abdullah mengatakan telah berupaya melakukan berbagai upaya untuk mengurangi bahkan menghilangkan praktik-praktik korupsi di Indonesia.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid mengkaji isi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang baru saja disahkan oleh DPR pekan ini. Menurut dia, UU tersebut rentan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk diketahui, status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) untuk Jakarta baru akan dicabut setelah Presiden Jokowi menerbitkan Kepres terkait tanggal pemindahan ibu kota negara.

Istana membantah pembahasan RUU IKN terburu-buru.

Seperti diketahui, kepala Otorita IKN Nusantara adalah kepala pemerintah daerah khusus IKN Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri. Hal itu termuat dalam Pasal 5 ayat 4 UU IKN.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi undang-undang. RUU IKN telah disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna DPR RI, Selasa (18/1).

Proses pembahasan RUU IKN tergolong cepat. DPR membentuk Pansus RUU IKN pada 7 Desember 2021. Pada Selasa (18/1) dini hari, RUU IKN telah disepakati dengan mendapatkan suara dukungan delapan fraksi. Hanya PKS saja yang menolak.

Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah disepakati dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Delapan dari sembilan fraksi menyetujui. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU IKN.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkap, sebelumnya ada 80 calon nama yang dipertimbangkan. Di antaranya, Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Pertiwipura, Waanapura, Cakrawalapura, hingga Kertanegara.

Alasannya, RUU IKN berpotensi melanggar UUD 1945.

Empat klaster itu adalah kelembagaan, pendanaan dan pembiayaan, pertanahan, dan rencana induk atau masterplan ibu kota negara.

Pemerintah dan DPR masih berbeda pandangan mengenai status ibu kota negara.

DPR akan menerima masukan masyarakat setempat, pakar dan tokoh masyarakat. Kunjungan kerja itu akan dilakukan pada 10 Januari.

Hanya ada pada satu pasal terkait lingkungan dalam RUU IKN. Padahal, pemindahan IKN pasti berdampak luas bagi lingkungan.