"Belum, mungkin Senin akan datang. Karena kemarin waktunya mepet, terus harus konfirmasi dari narsumnya. Butuh waktu,"

DPR menunggu sikap pemerintah sebagai pengusul apakah berkeinginan untuk menghentikan sementara pembahasan RUU Cipta Kerja.

F-PKS berpandangan lebih baik semua pihak termasuk DPR dan Pemerintah fokus dalam menangani pandemi Covid-19, bukan malah membahas RUU Cipta Kerja.

Setiap fraksi di DPR akan mengusulkan maksimal dua narasumber dan pakar untuk dihadirkan dalam RDPU.

Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja adalah bagian dari reformasi ekonomi di Indonesia. Terlebih, salah satu masalah ekonomi yang perlu direformasi adalah sulitnya menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Panja ini dipimpin oleh Supratman Andi Agtas dari Fraksi Gerindra. Dengan empat wakil ketua Baleg sebagai wakil ketua Panja.

Menurut Firman, RUU Cipta Kerja menjadi langkah konkret sekaligus terobosan pemerintah untuk membuat rencana kerja dan memastikan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Dia menekankan, saat ini pemerintah harus segera menangani dampak ekonomi tersebut.

"Tradisi diskursusnya jadi minim, teman-teman yang menjadi oposisi hampir selalu terjebak pada menerima atau menolak saja,"

Airlangga mengatakan dengan adanya pandemi Corona, cara kerja telah berubah menjadi digital. Cara itu, kata dia, juga dibuktikan pemerintah bekerja secara digital.

PDIP menilai ada pula sejumlah pasal yang harus dilihat kembali oleh pemerintah atau dibandingkan lagi dengan Undang-Undang sebelumnya.

Baleg mesti membaca RUU Ciptaker. Sehingga bisa mengetahui isinya lalu menyusun DIM. "Kalau sekarang kita diminta DIM sementara dari pemerintah belum menyerahkan kepada Baleg tentu kita nggak tahu isinya apa," ungkapnya.

"Justru yang paling banyak meminta audiensi adalah serikat pekerja (buruh)," ujar Supratman.