RUU Cipta Lapangan Kerja

Said memastikan jika pihaknya akan membalas bilamana ada pihak yang mencoba menghalang-halangi jalannya perbaikan, termasuk perlawanan secara propaganda, berikan penjelasan, bahkan dengan sikap politik.

PKS telah menolak UU Cipta Kerja saat masih berbentuk rancangan perundang-undangan. Selain proses yang cacat, hasilnya merugikan banyak pihak.

Dia menjelaskan, jika pemerintah dan DPR tidak berhasil memperbaiki UU tersebut dalam 2 tahun, maka UU yang sudah ada sebelumnya dianggap berlaku kembali.

Salah satu hal utama yang menentukan keberhasilan penjualan adalah proses rekrutmen tenaga kerja. Hal ini tak lain karena tenaga kerja merupakan sumber daya yang paling penting dalam perusahaan. Tenaga kerja yang baik akan dapat diperoleh melalui upaya rekrutmen yang baik.

Ketua Tim Buruh Menggugat, Hotma Sitompul sangat menyesalkan pemerintah dan DPR tidak siap menjawab permohonan penggugat. Menurutnya, hal itu sungguh menunjukkan ketidakseriusan DPR dan Pemerintah dalam menangani judicial review Undang Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.

"Kami meminta agar Hakim Mahkamah Konstitusi bersungguh-sungguh dalam memeriksa perkara ini dan memutus perkara dengan adil. Jika kami merasa keadilan telah diciderai, maka kami akan melakukan aksi besar-besaran," kata Presiden KSPI, Said Iqbal.

Jokowi mengatakan, membuat UU Cipta Kerja diciptakan. Dengan harapan untuk mempercepat industrialisasi di dalam negeri serta memperkuat sektor strategis terutama pangan kesehatan dan energi.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, demo lanjutan yang dilakukan pihaknya hari ini bukan hanya untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja saja. Namun kelompok buruh juga menuntut kenaikan Upah Minimum untuk tahun 2021. Baik itu UMP, UMK, UMSP, dan UMSK.

Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian mengatakan, rencananya unjuk rasa akan dimulai pukul 10.00 WIB. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja.

Mardani berpendapat, milenial tidak seharusnya disalahkan. Justru, para senior yang mestinya memberikan contoh.

Dia memandang, pengakuan adanya penghapusan ketentuan terkait minyak dan gas bumi oleh Kementerian Sekretariat Negara RI (Kemensetneg) dan DPR RI menjadi bukti bahwa RUU Ciptaker ini kacau balau.

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengaku sudah menerima naskah UU Cipta Kerja setebal 1.187 halaman dari pihak Istana. Jumlah ini berbeda dengan draf final yang diserahkan DPR kepada pemerintah setebal 812 halaman.

Yusri mengatakan, berdasarkan informasi yang dia terima yang akan berunjuk rasa hari ini adalah mahasiswa dan buruh. Personel gabungan pun ditempatkan di sejumlah titik. Salah satunya di ruas Jalan Medan Merdeka Barat.

Sekretaris PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengaku menerima langsung dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada pertemuan Rabu (21/10).

Selanjutnya naskah yang telah diberikan paraf oleh kedua Menteri akan disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden untuk mendapatkan pengesahan.

Fasilitas umum yang rusak di antaranya sarana olahraga di Lapangan Merdeka. Beberapa peralatan hilang pascademonstrasi. Enam titik pintu pagar Lapangan Merdeka raib. Sejumlah pot bunga, tong sampah, serta lampu-lampu jalan juga dirusak.

Setelah masing-masing elemen membahas klaster UU Cipta Kerja ini, mereka akan bertemu lagi pekan depan untuk mendapatkan masukan dan saran yang akan disampaikan kepada Presiden.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, menyebut ada 11 orang berstatus relawan dan sempat diamankan. Tetapi sudah dipulangkan sambil menunggu penyidik mengumpulkan bukti.

Seharusnya, pembuatan UU Cipta Kerja butuh waktu lama.

Selama dua jam DPR bersama pihak istana memastikan isi dari draf tersebut.