PKS: Putusan MK Buktikan Pembahasan UU Cipta Kerja Bermasalah dan Inkonstitusional
PKS telah menolak UU Cipta Kerja saat masih berbentuk rancangan perundang-undangan. Selain proses yang cacat, hasilnya merugikan banyak pihak.
PKS telah menolak UU Cipta Kerja saat masih berbentuk rancangan perundang-undangan. Selain proses yang cacat, hasilnya merugikan banyak pihak.
"Kami meminta agar Hakim Mahkamah Konstitusi bersungguh-sungguh dalam memeriksa perkara ini dan memutus perkara dengan adil. Jika kami merasa keadilan telah diciderai, maka kami akan melakukan aksi besar-besaran," kata Presiden KSPI, Said Iqbal.
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengaku sudah menerima naskah UU Cipta Kerja setebal 1.187 halaman dari pihak Istana. Jumlah ini berbeda dengan draf final yang diserahkan DPR kepada pemerintah setebal 812 halaman.
Fasilitas umum yang rusak di antaranya sarana olahraga di Lapangan Merdeka. Beberapa peralatan hilang pascademonstrasi. Enam titik pintu pagar Lapangan Merdeka raib. Sejumlah pot bunga, tong sampah, serta lampu-lampu jalan juga dirusak.
Setelah masing-masing elemen membahas klaster UU Cipta Kerja ini, mereka akan bertemu lagi pekan depan untuk mendapatkan masukan dan saran yang akan disampaikan kepada Presiden.
Seharusnya, pembuatan UU Cipta Kerja butuh waktu lama.
Anggota Baleg Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menduga Desmond belum membaca lengkap isi UU Cipta Kerja. Dia heran padahal Ketua Baleg dan Ketua Panja UU Cipta Kerja merupakan rekan Desmond di Gerindra.
Kepada polisi, para pelajar tersebut mengaku ikut demo setelah mendapat undangan di media sosial juga ajakan teman.
Riza meminta polisi yang berjaga tetap mengedepankan sikap humanis dalam pengamanan aksi tersebut.
Prabowo menjelaskan, pemerintah dan DPR RI tak mungkin bisa memenuhi tuntutan buruh hingga 100 persen. Sebab pasti akan bertentangan dengan kepentingan pihak lain.
Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati, mengatakan pihaknya siap memfasilitasi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi langsung ke DPR RI. Tetapi tidak bisa dalam waktu dekat karena anggota DPR sedang reses.
Taufiqulhadi menjelaskan, soal pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pasal 121 UU Cipta Kerja sama sekali tidak mengubah makna dan cara penguasaan oleh pemerintah dari UU sebelumnya yaitu UU No 2 tahun 2012.
Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian mengatakan, pihaknya akan mengerahkan sekitar lima ribu mahasiswa dalam demonstrasi tersebut.
Abdul Manan khawatir akan terjadi peristiwa besar yang masih merugikan rakyat di kemudian hari jika pemerintah dan DPR dibiarkan mengesahkan UU secara diam-diam.
Dia menilai, demonstrasi sesuai dengan amanah konstitusi yaitu mengemukakan pendapat di muka umum.
Partai Demokrat dan PKS menolak Rancangan Undang–undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) dalam rapat kerja Badan Legislasi pada Sabtu (3/10) malam. Pemerintah pun akan melobi Partai Demokrat dan PKS agar menyetujui RUU tersebut menjadi undang-undang.
Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja DPR menyelesaikan pembahasan tingkat II terhadap daftar inventarisasi masalah (DIM) salah satu RUU Omnibus Law tersebut, Senin pukul 17.58 WIB.
Bicara mengenai perizinan, menurut Baidowi, RUU Cipta Kerja ini logis dibutuhkan pemerintah. Karena perlu meningkatkan iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja.