RPJMD

Sebagai pembina dan pengawas Pemda, Kemendagri mengawal agar program tersebut masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Kementerian Dalam Negeri menegaskan perlunya sinkronisasi pembangunan Papua dengan rencana nasional. Simak bagaimana langkah ini krusial untuk mengatasi tantangan dan memajukan daerah, demi terwujudnya pembangunan yang selaras dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Sorong menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2026-2029. Langkah strategis ini bertujuan mengoptimalkan penanganan bencana di tengah risiko tinggi, demi pembangunan kota yang aman dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya aktif menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pusat demi mengakselerasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang masuk kategori daerah prioritas.

Wali Kota Cirebon Effendi Edo menegaskan komitmennya untuk percepatan pembangunan Cirebon di tahun 2026, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan demi kesejahteraan masyarakat.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menegaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Purbalingga 2027 akan fokus pada akselerasi infrastruktur dasar dan pariwisata berkelanjutan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan ketahanan sosial.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Selatan mencatat realisasi investasi Sulsel 2025 mencapai Rp19,54 triliun, melampaui target dan menunjukkan kepercayaan investor yang tinggi.

Provinsi Gorontalo mencatatkan prestasi gemilang dalam Indeks Pelayanan Publik (IPP) 2025, menempatkannya di 10 besar nasional sebagai daerah dengan layanan publik terbaik dan meraih predikat Sangat Baik.

Pemkab Bandung berupaya keras menambah anggaran Rp100 miliar demi percepatan program revitalisasi sekolah Bandung yang mendesak, menghadapi tantangan pengurangan Transfer ke Daerah.

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengajak warga Nahdliyin untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah, sejalan dengan visi Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Bupati Ade Kuswara menekankan pentingnya kolaborasi Pemkab Bekasi dan NU.

DPRD Kota Bogor resmi menyetujui APBD 2026 senilai Rp3,18 triliun. Anggaran ini fokus pada pembangunan berkelanjutan dan program tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat Kota Bogor.

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat menekankan pentingnya data akurat dari Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi utama kebijakan pembangunan, guna memastikan program tepat sasaran dan mencapai target pertumbuhan.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, mensosialisasikan visi pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025-2029 yang mengusung tema "Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang Adil dan Makmur" sebagai dasar arah pembangunan ke depan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan catatan krusial bagi penyusunan dokumen tata ruang laut di Papua Barat Daya, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghindari tumpang tindih kepentingan pemanfaatan.

DPRD Kota Malang menegaskan alokasi APBD 2026 Malang akan difokuskan untuk pengembangan SDM, menyesuaikan RPJMD dan RKPD. Cari tahu mengapa ini menjadi prioritas utama!

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyalurkan Bantuan Sarana Tangkap Nelayan kepada 44 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) guna menggenjot produksi perikanan dan kesejahteraan nelayan.

Pemerintah Aceh Barat resmi sahkan Qanun Industri dan RPJMD 2024-2029. Akankah regulasi ini menjadi kunci utama Peningkatan Ekonomi Aceh Barat dan pembangunan berkeadilan?