Banser, Unas mendukung RKUHP. Sementara UI, Trisakti, Atmajaya menolak RKUHP disahkan menjadi Undang-Undang.

Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP) segera disahkan. Sebab KUHP sudah ada sejak zaman Belanda.

"Tanpa kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi maka demokrasi yang telah diperjuangkan dengan berbagai pengorbanan, akan berjalan mundur," kata dia.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang menginginkan penundaan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hanya sebuah taktik. Ray melihat Jokowi mengambil sikap itu karena ekskalasi penolakan publik yang kuat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) setuju dengan beberapa pasal yang akan dibahas kembali dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Salah satunya terkait delik perzinahan dan perlindungan terhadap wanita dan anak-anak. Ikhsan meminta kepada publik agar melihat RKUHP secara komprehensif dan integral.

Demo mahasiswa memprotes RKUHP yang bakal disahkan empat hari lagi

"Listen to me carefully the news tidak diputarbalikan membaca KUHPidana ini KUHPidana ini dibahas 4 tahun dibahas pakar dengan mendalam mempertimbangkan banyak hal," kata Yasonna kepada wartawan di kantornya, Jumat (20/9).

Dalam RKUHP, Kumpul Kebo Bisa Dipidana Atas Persetujuan Keluarga Inti. Keluarga inti yang dimaksud ialah suami atau istri, anak, dan juga orangtua. Namun tidak menutup kemungkinan diadukan oleh pihak lain, seperti kepala desa.

"Perubahan, persetubuhan dengan orang yang bukan suami/istri. Delik aduan: suami/istri, ortu, anak. Berlaku bagi semua orang."