Rieke Diah Pitaloka Intan Permatasari

Rieke juga menekankan, bahwa prinsip asuransi sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional berbeda dengan asuransi komersial, melainkan masuk ranah asuransi sosial.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa Balqis turut menjadi perhatian anggota DPR Rieke Diah Pitaloka. Rieke bahkan sampai datang ke Polres Metro Depok untuk memantau perkembangan kasus tersebut.

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta dukungan Menkopolhukam Mahfud MD dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka mendoakan keselamatan seorang Pekerja Migran Indonesia, Dede Aisyah (DA) yang terindikasi kuat menjadi korban perdagangan manusia ke Suriah. Dia juga turut mengawal kasus ini.

Terkait dua permasalahan tersebut, Rieke sudah menyampaikan surat resmi kepada para menteri terkait.

Rieke mengungkapkan, untuk membangun Indonesia, tentu sangat dibutuhkan angka ataupun statistik yang akurat. Untuk itu, Rieke mengajak seluruh elemen memperjuangkan hadirnya peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis data desa dan kelurahan presisi.

Menurut Rieke, keberhasilan pemimpin nasional tidak luput dari cita-citanya tentang satu data Indonesia yang sudah seharusnya berbasis pada data desa/kelurahan presisi agar dihasilkan pembangunan akurat dan aktual.

Menurut Rieke, pemerintah dan lembaga terkait harus mulai menjadian masyarakat Indonesia menjadi subjek dari kebijakan.

Rieke kerap kritis terhadap pembahasan UU Cipta Kerja ini. Rieke juga beberapa kali memberikan sejumlah usulan yang berpihak kepada buruh dan UMKM.

Dia mengatakan, rotasi Rieke sebagai pimpinan Baleg bukan karena ada kesalahan. Dia membantah PDIP melakukan pencopotan.

"Selain Omnibus juga ada RUU HIP pak Komjen Nurdin dengan latar belakang polisi yang tentu sangat paham beliau pernah jadi kapolda dua kali tugas utamanya mengawal itu,"

Wakil Ketua Badan Legislasi, Rieke Diah Pitaloka, menyampaikan sejumlah masukan yang disampaikan oleh pihaknya kepada pemerintah terkait pemanfaatan fasilitas transportasi umum bagi UMKM. Ini disampaikan dalam pembahasan klaster UMKM Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

"Kalau kita hanya di judul menciptakan lapangan kerja saja, lalu yang hidup itu usaha dimana? Industri mana? Industri nasional kah? atau bukan?" sambung Rieke.

Berdasarkan penjelasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan masing-masing fraksi, Fraksi Partai Gerindra mengusulkan RUU tersebut menjadi Cipta Lapangan Kerja. Nama ini diketahui pernah menjadi nama RUU usulan pemerintah sebelum kemudian diubah menjadi cipta kerja.

Wakil Ketua Panja RUU Cipta Kerja Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah tegas jika memang ingin menunda pembahasan Omnibus Law. Dia menyarankan, pemerintah bisa menarik draf dan meminta dikeluarkan dari draf RUU Cipta Kerja.

Rieke mengaku sangat mendukung pemerintah dalam hal melakukan perbaikan regulasi untuk melakukan pembangunan bagi Indonesia. Namun dibutuhkan langkah-langkah konkret secara signifikan dalam mencapai tujuan tersebut.

PDIP menilai ada pula sejumlah pasal yang harus dilihat kembali oleh pemerintah atau dibandingkan lagi dengan Undang-Undang sebelumnya.

"Kalau pun Pemerintah mengirimkan draf ini tidak disahkan Prolegnas prioritas 2020 di paripurna maka tidak akan terjadi pembahasan," jelasnya.

Menurutnya, jika tidak melalui Panja, DPR akan telat menangani kasus Jiwasraya.

Komisi VI DPR telah memutuskan untuk membentuk panitia kerja asuransi Jiwasraya. Hal tersebut diputuskan dalam rapat internal yang digelar pada Rabu (15/1).