Revisi UU PPP
News•Jokowi Teken UU PPP Atur Penyusunan Omnibus LawDalam UU terbaru ini, UU yang dibuat dengan metode omnibus law kewenangan mengundangkannya juga berpindah ke Sekretaris Negara.
- DPR Sahkan Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan
Seluruh fraksi di DPR menyetujui revisi UU PPP menjadi undang-undang.
- DPR akan Sahkan Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Hari Ini
Hasil revisi UU Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan akan menjadi landasan hukum untuk UU Nomor 11 Tahun 2029 tentang Cipta Kerja.
- Sempat Menolak, Mayoritas Fraksi DPR Setuju Revisi UU PPP Diambil Alih Kemensetneg
Pengesahan revisi UU PPP, Kamis (14/4) kemarin ditunda karena diwarnai penolakan. Namun, mayoritas fraksi kini setuju terhadap DIM UU PPP yang diajukan pemerintah.
- Perbaikan UU Cipta Kerja, DPR Ingin RUU PPP Selesai Dibahas Sebelum Reses
Revisi UU PPP merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
- News•Rapat Paripurna Sahkan Revisi UU PPP terkait Omnibus Law jadi Inisiatif DPR
Fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak revisi UU PPP
- PKS Tolak Pembahasan Metode Omnibus dalam Revisi UU PPP: Jangan Ada Penumpang Gelap
Rencananya UU PPP akan dibawa ke rapat paripurna untuk diambil keputusan menjadi inisiatif DPR RI hari ini.
- DPR Bahas Revisi UU PPP Sebagai Tindaklanjut Perbaikan UU Cipta Kerja
Baleg akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk melakukan revisi UU PPP.
- Baleg DPR Usul Revisi UU PPP yang Mewadahi Metode Omnibus Law
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori Yusuf mengatakan pihaknya akan mengusulkan revisi UU PPP. Aturan untuk mengatur omnibus law akan dimasukkan dalam revisi UU PPP.