Revisi UU MD3

Pakar hukum tata negara Titi Anggraini menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Keterwakilan Perempuan AKD DPR dapat langsung dilaksanakan tanpa menunggu revisi undang-undang.

Said Abdullah menegaskan, tidak akan ada pembahasan revisi Undang-Undang MD3 hingga pelantikan anggota DPR.

PKB menilai hal itu bisa saja terjadi jika adanya kedaruratan dan kegentingan.

Said menyatakan bahwa para pimpinan partai politik sepakat tidak akan ada revisi UU MD3.

Pihak Golkar maupun Gerindra mengaku belum mendengar adanya wacana itu.

Dasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.

Riko Noviantoro memprediksi, dinamika politik ke depan akan semakin berat

Masuknya UU MD3 dalam Prolegnas prioritas bukan untuk kepentingan siapapun.

Soal UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas, Ini Penjelasan Baleg

UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.

Gerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.