regulasi THR

Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Tenaga Kerja membuka posko pengaduan untuk memastikan hak THR Pekerja Bengkulu terpenuhi menjelang Idul Fitri 1447 H, serta mengawasi kepatuhan perusahaan.

Dinas Ketenagakerjaan Makassar membuka posko pengaduan THR pekerja menjelang Idul Fitri 2026. Langkah ini memfasilitasi pelaporan bagi pekerja yang belum menerima hak tunjangan hari raya mereka, sekaligus memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi.

Disnaker-KUM Kota Madiun menegaskan perusahaan harus membayarkan THR Karyawan paling lambat H-7 Idul Fitri 1447 H secara penuh sesuai regulasi pemerintah dan tidak boleh dicicil, memastikan hak pekerja terpenuhi.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Ngawi membuka Posko Pengaduan THR Lebaran 2026 untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya sesuai regulasi dan tepat waktu. Jangan sampai hak pekerja terabaikan!

Pemerintah Kota Banjarmasin telah membuka Posko Pengaduan THR untuk memfasilitasi pekerja dan buruh melaporkan kendala pembayaran tunjangan hari raya menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Perusahaan besar dan kecil di Penajam Paser Utara diingatkan untuk segera memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada karyawan, memastikan kesejahteraan pekerja jelang Idul Fitri.

Pemerintah Kota Bandung membuka Posko Pengaduan THR Lebaran 2026 untuk memfasilitasi konsultasi dan pelaporan bagi pekerja, memastikan hak Tunjangan Hari Raya mereka terpenuhi sesuai ketentuan.

Menjelang Lebaran 2026, Pemerintah Kota Palangka Raya membentuk Posko Pengaduan THR Lebaran 2026 melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Langkah ini diambil untuk memastikan setiap karyawan mendapatkan hak Tunjangan Hari Raya mereka sesuai ketentuan yang b

Pemerintah Kota Pekalongan masih menanti regulasi dari pemerintah pusat terkait Pencairan THR ASN dan PPPK, termasuk nasib PPPK paruh waktu yang belum jelas. Simak detailnya!