Reformasi Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan capaian signifikan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 yang mencapai 11,22 juta, serta 18,05 juta aktivasi akun Coretax per 14 April 2026, dengan relaksasi sanksi hingga akhir April.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengevaluasi menyeluruh Sistem Coretax setelah menemukan masalah internal, termasuk vendor nakal dan desain yang rumit.

Luhut Binsar Pandjaitan dorong reformasi pajak berbasis teknologi. Tujuannya memperluas basis wajib pajak, menurunkan tarif bertahap, dan meningkatkan efisiensi sistem, sekaligus menekan potensi penyimpangan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan reformasi pajak berbasis teknologi untuk memperluas basis pajak dan memungkinkan penurunan tarif pajak secara bertahap, demi efisiensi dan transparansi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadapi tantangan besar mencapai target penerimaan 2026. Optimasi tax buoyancy menjadi kunci untuk menutup gap fiskal dan memperkuat ekonomi nasional.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap penanganan kasus suap pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara menjadi momentum penting bagi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk melakukan perbaikan menyeluruh.

Indonesia terus berupaya meningkatkan tax ratio yang stagnan. Optimalisasi data pajak menjadi strategi krusial untuk memperkuat penerimaan negara tanpa membebani ekonomi, sekaligus menjawab tantangan fiskal masa depan.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengumumkan pemecatan 26 pegawai, dengan 13 lainnya dalam proses, sebagai bagian dari upaya bersih-bersih institusi. Pemecatan pegawai pajak ini demi menjaga integritas dan kepercayaan publik.