Reformasi DPR

Gerakan 'Tuntutan 17+8' berhasil mendorong DPR RI mengeluarkan enam poin keputusan penting. Simak detail reformasi yang dijanjikan dan bagaimana pengawasannya demi demokrasi yang lebih baik.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menghentikan tunjangan perumahan anggota sebesar Rp50 juta per bulan. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat, menandai langkah penting dalam transparansi DPR.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengumumkan penghapusan tunjangan rumah DPR disepakati semua fraksi. Ini respons atas tuntutan 17+8 mahasiswa.

DPR RI berencana melakukan Reformasi DPR besar-besaran demi transparansi dan akuntabilitas. Apa saja langkah konkret yang akan diambil untuk menjawab tuntutan publik?

Presiden Prabowo Subianto bersama para ketua umum partai politik sepakat menghapus tunjangan DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri. Apa alasan di baliknya?

Mahasiswa Aceh Galang Donasi untuk persiapan aksi demonstrasi di depan DPRA. Mereka mengumpulkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk menyuarakan keresahan dan tuntutan reformasi.