Perlindungan Tenaga Kerja

Ajang Paritrana Jamsostek Award 2026 kembali mendorong komitmen badan usaha dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal bagi para pekerja di Indonesia.

Sinergi BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Sulut intensifkan pengawasan jaminan pensiun Bitung di empat perusahaan besar. Upaya ini memastikan hak pekerja terpenuhi dan mencegah praktik kurang lapor.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia aktif mendorong regulasi bongkar muat yang jelas dan efisien untuk menciptakan iklim investasi kondusif, menekan biaya logistik, serta menjamin perlindungan tenaga kerja di pelabuhan.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan serius memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal, dengan alokasi anggaran Rp1,5 miliar meskipun partisipasi masih rendah.

Pemprov Sumsel serius tingkatkan perlindungan tenaga kerja formal dan informal di 17 kabupaten/kota melalui BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana upaya mereka menjangkau jutaan pekerja untuk menjamin keamanan sosial?