Perlindungan Nelayan

Indonesia menilai pendekatan larangan subsidi perikanan yang seragam dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tidak adil dan berpotensi merugikan nelayan kecil, sehingga mendorong penguatan mekanisme perlakuan khusus bagi negara berkembang.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak pemerintah segera memberikan perlindungan nelayan cuaca ekstrem, mengingat kondisi ekstrem mengancam keberlangsungan hidup dan produksi perikanan di berbagai wilayah pesisir.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan Kebijakan Kesejahteraan Nelayan adalah fokus utama KKP untuk melindungi dan meningkatkan taraf hidup para nelayan di Indonesia. Simak bagaimana pemerintah berupaya mewujudkan hal ini.

Pemerintah Kota Batam memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan dengan menambah 1.000 kepesertaan BPJS Nelayan Batam pada tahun 2026, sehingga total menjadi 6.000 peserta yang ditanggung.

BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan PPN Tanjungpandan untuk memperkuat Jaminan Sosial Nelayan di Belitung, menjamin perlindungan dari risiko kerja tinggi dengan iuran terjangkau.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menyediakan asuransi nelayan sebagai bagian dari program Kampung Nelayan Merah Putih, menjamin keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah serius lindungi nelayan. Sebanyak 1.400 nelayan di Bangka Tengah kini diasuransikan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana program Asuransi Nelayan Bangka Tengah ini bekerja?