perizinan tambang

Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat tata kelola pertambangan melalui pengetatan perizinan dan pengawasan ketat, memastikan operasi usaha sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang mengambil tindakan tegas dengan menghentikan operasional lima perusahaan tambang ilegal karena belum memenuhi perizinan, menandakan komitmen pemerintah daerah dalam penertiban tambang ilegal Sumeda

Pemerintah Provinsi Riau mengambil tindakan tegas menghentikan sementara operasional tambang ilegal Kampar di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, demi menegakkan regulasi pertambangan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memacu pemenuhan administrasi bagi pemohon Izin Pertambangan Rakyat Gorontalo, dengan target realisasi pada April 2026, demi kepastian hukum dan kesejahteraan.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) kembali memperdalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola tambang bauksit dengan memeriksa lima saksi dari Kementerian ESDM di Jakarta, guna memperkuat bukti dan melengkapi berkas perkara.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembatalan 14 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang zirkon, menata ulang perizinan untuk kepastian hukum dan iklim investasi yang lebih baik.

Anggota DPR RI M Nasir Djamil menyerukan pentingnya Partisipasi Masyarakat Adat dalam Perizinan Tambang di Aceh. Ini demi memastikan keadilan lingkungan dan kemakmuran bersama.

Pemerintah Provinsi Papua Barat memperbarui Peta Kawasan Hutan dan Perairan untuk akurasi tata ruang, menyusul penyusutan luas hutan 3 juta hektare. Langkah ini jadi dasar kebijakan berkelanjutan.