Penguatan Kelembagaan
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8647029/original/086938700_1782657501-221515.838-resmi-diluncurkan-buku-saku-dpd-mpr-jadi-pedoman-anggota-periode-2024-2029-1.jpg)
Politik •Resmi Diluncurkan, Buku Saku DPD MPR Jadi Pedoman Anggota Periode 2024-2029Buku Saku DPD MPR resmi diluncurkan sebagai pedoman anggota periode 2024-2029. Peluncuran ini menjadi langkah strategis DPD dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.
-
News •Khofifah Apresiasi Kinerja MUI Jatim 2020-2025: Solid, Berdampak, dan Perkuat UkhuwahGubernur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi tinggi Kinerja MUI Jatim periode 2020-2025 yang dinilai solid dan berdampak, memperkuat pilar keumatan dan kebangsaan.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8618860/original/048768700_1783667434-220737.821-dkj-soroti-urgensi-penguatan-kelembagaan-ekosistem-film-jakarta-menuju-kota-sinema-1.jpg)
News •DKJ Soroti Urgensi Penguatan Kelembagaan Ekosistem Film Jakarta Menuju Kota SinemaDewan Kesenian Jakarta (DKJ) menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan ekosistem film Jakarta demi kebijakan komprehensif dan visi Jakarta Kota Sinema yang berkelanjutan.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8594890/original/091420900_1782564572-180059.023-bukan-pekerja-musiman-bawaslu-probolinggo-perkuat-kelembagaan-berbasis-data-pilkada-untuk-pemilu-lebih-baik-1.jpg)
Politik •Bukan Pekerja Musiman! Bawaslu Probolinggo Perkuat Kelembagaan Berbasis Data Pilkada untuk Pemilu Lebih BaikBawaslu Kota Probolinggo melakukan penguatan kelembagaan berbasis data pilkada demi pelaksanaan pemilu yang lebih baik, menegaskan peran non-musiman dalam demokrasi.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8582681/original/002983800_1782543710-220258.814-fakta-unik-bawaslu-babel-evaluasi-pilkada-ulang-2025-siap-hadapi-tekanan-politik-1.jpg)
Politik •Fakta Unik: Bawaslu Babel Evaluasi Pilkada Ulang 2025, Siap Hadapi Tekanan Politik?Bawaslu Babel Evaluasi Pilkada Ulang 2025 untuk penguatan kelembagaan, mencari masukan pasca Putusan MK, dan menyiapkan pengawas tangguh. Bagaimana dampaknya pada demokrasi?