Mewaspadai Propaganda Kelompok Ekstrem di Balik Isu Geopolitik Global

Dinamika geopolitik global, termasuk konflik Houthi-Arab Saudi dan isu sekularisme di Azerbaijan, dinilai berpotensi dimanfaatkan kelompok ekstrem untuk menyebarkan propaganda di Indonesia. Isu-isu tersebut dapat dibingkai dengan narasi perpecahan hingga wacana perubahan sistem negara menjadi khilafah.

Pengamat Keamanan dan Terorisme pada Kajian Terorisme di Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (UI), Muhamad Syauqillah mengatakan, kelompok ekstrem kerap memanfaatkan situasi politik internasional untuk menyusupkan agenda ideologis. Isu luar negeri dibawa ke ruang publik Indonesia untuk membangun narasi yang mendelegitimasi pemerintah sekaligus memperkuat gerakan ekstrem.

"Propaganda seperti ini sebenarnya adalah template. Tawarannya selalu merespons seperti dinamika di Suriah atau saat fenomena Arab Spring, lalu diimpor dengan berbagai varian ideologi yang melatarbelakanginya,” ujar Syauqillah di Jakarta, Selasa (27/10).

Mengapa Isu Timur Tengah Mudah Dimanfaatkan?

Menurut Syauqillah, pemanfaatan konflik luar negeri untuk kepentingan propaganda bukanlah fenomena baru. Polanya terus berulang karena masyarakat Indonesia memiliki keterikatan kultural dan hubungan keagamaan yang kuat dengan kawasan Timur Tengah.

Kondisi tersebut membuat isu geopolitik di kawasan itu mudah menarik perhatian dan membangkitkan solidaritas masyarakat. Namun, solidaritas tersebut berisiko dimanfaatkan kelompok tertentu untuk mengembangkan gerakan dan menyebarkan propaganda.

“Mereka memanfaatkan isu ini karena solidaritas, yang kemudian digunakan untuk mengapitalisasi gerakan dan mempropaganda masyarakat, dan hal ini menjadi tantangan dari tahun ke tahun bagi negara,” ujar Syauqillah.

Alumnus program Doctor of Philosophy Universitas Marmara, Turki, itu mengingatkan agar dinamika politik di negara lain tidak dimanfaatkan untuk menciptakan situasi yang merugikan Indonesia maupun masyarakat secara keseluruhan.

Apa Langkah yang Perlu Dilakukan Pemerintah?

Syauqillah mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk mencegah propaganda berbasis isu geopolitik global.

Pertama, pemerintah perlu menyampaikan posisi Indonesia secara jelas terhadap dinamika internasional. Sikap tersebut penting untuk mempertegas arah kebijakan sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konflik yang sedang terjadi.

Kedua, masyarakat perlu menjaga proporsi perhatian terhadap persoalan luar negeri agar tidak menghabiskan energi publik hingga mengabaikan kepentingan di dalam negeri.

Ketiga, pemerintah perlu membangun komunikasi publik yang tertata untuk merespons keresahan masyarakat. Dengan demikian, informasi yang disampaikan dapat membantu publik memahami persoalan tanpa terjebak dalam narasi yang memicu perpecahan.

“Publik harus diberi pemahaman agar tidak terjebak mengimpor isu dari luar yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan dan gesekan sosial politik di Indonesia,” tegas Syauqillah.

Bagaimana Masyarakat Bisa Mengantisipasi Propaganda?

Di tingkat masyarakat, Syauqillah menekankan pentingnya literasi dan komunikasi yang tepat dalam upaya pencegahan. Narasi pencegahan perlu disampaikan secara hati-hati agar tidak memicu persoalan baru, terutama karena sentimen keagamaan dan geopolitik rentan dimanipulasi.

Dia juga mengingatkan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan dapat dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menyebarkan narasi yang memperuncing perbedaan.

“Kita harus menegaskan bahwa konflik di luar jangan sampai berimbas ke Indonesia,” ujar dia.

Karena itu, masyarakat diimbau tetap menggunakan rasionalitas serta mengedepankan persatuan dan perdamaian ketika menyampaikan pandangan politik, terutama di tengah penyebaran propaganda kelompok ekstrem.

Kritik Politik Harus Tetap Melalui Jalur Demokratis

Syauqillah menegaskan bahwa kekecewaan terhadap dinamika politik merupakan hak setiap individu. Namun, ketidakpuasan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk mendorong kekerasan, perpecahan, disintegrasi, ataupun perubahan sistem negara melalui cara-cara yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Menurutnya, masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah dapat menyampaikan kritik melalui jalur demokratis, seperti partai politik, DPR, maupun tulisan. Penyampaian pendapat tersebut harus dilakukan tanpa kekerasan, penghinaan, atau provokasi.

“Tapi ketika Anda mengintrodusir kekerasan, ketidakdamaian, perpecahan, hingga wacana penggantian sistem dengan khilafah, itu yang tidak kita inginkan,” tandas Syauqillah.

Dia mengingatkan, kepedulian terhadap konflik internasional seharusnya tetap diarahkan pada empati kemanusiaan dan upaya perdamaian, bukan dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda yang berpotensi memecah belah masyarakat Indonesia.