Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya akan terus melakukan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Seperti dalam belanja alat kesehatan, alat pertanian, dan sebagainya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, refocusing anggaran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus dilakukan untuk membantu penanganan COVID-19. Seperti klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

Bupati Bogor Ade Yasin mengingatkan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk menggunakan skala prioritas dalam perencanaan program pada 2022. Defisit dalam pembahasan Rancangan APBD 2022 yang masih di atas Rp900 miliar harus ditekan.

Nota keuangan dalam RAPBD-P 2021 itu merincikan adanya peningkatan anggaran dari sebelumnya sebesar Rp3,245 triliun menjadi Rp3,610 trilun atau naik sebanyak Rp 365 miliar dari APBD tahun 2021 yang telah disahkan sebelumnya.

Pembangun toilet seharga Rp134 juta pada belasan SD di Kota Serang dinilai sebagai pemborosan. Selain harganya dinilai kemahalan, proyek yang menggunakan DAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tahun 2022 itu juga dikritik karena dianggarkan saat masyarakat tengah kesulitan akibat pandemi Covid-19.

Anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di 2021 ditetapkan sebesar Rp4,56 triliun. Angka ini dipotong 6,97 persen atau Rp342,14 miliar dari Pagu DIPA tahun anggaran 2021 awalnya sebesar Rp4,90 triliun.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menjelaskan negara sedang defisit keuangan. Sebab itu, dia meminta lakukan penghematan anggaran khususnya kepada pemerintah daerah agar tidak banyak keluar daerah dan lebih optimal bekerja di daerahnya masing-masing. Defisit APBN semester I-2019 melebar hingga mencapai Rp 135,8 triliun.

ASITA menyatakan kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait penghematan anggaran perjalanan dinas akan mempengaruhi sektor pariwisata dalam negeri. Pelaku perjalanan wisata bisa mengantisipasi dengan membuat paket-paket yang lebih hemat dan sesuai dengan anggaran di kementerian dan lembaga.

penjelasan yang diberikan kepada Menteri Keuangan tersebut bukanlah pengendapan. Tetapi, hanya kas umum keluar masuk.

Kerugian ini diperoleh hasil investigasi BPK.

"Tidak perlu khawatir. Pemerintah mengembangkan sektor pariwisata," kata Menteri Yuddy.