Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Serang hampir mencapai 10 ribu. Pengangguran di Ibu Kota Provinsi Banten tersebut tiap tahunnya terus bertambah. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Serang, Akhmad Banbela.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengatakan, siklus seperti ini merupakan hal rutin di setiap tahunnya. Kendati demikian, Andi menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan kegiatan pelatihan bagi para warga di sektor Ketenagakerjaan.

Ketua Solidaritas Pengangguran Pribumi Karawang (SPPK) Aji mencatat, jumlah pengangguran di Karawang, Jawa Barat masih tinggi. Dia mencatat, sekitar 165.000 orang masih belum mendapatkan pekerjaan.

Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Sumsel Timbul Parulian Silitonga menjelaskan, angka pengangguran terbuka di Sumsel pada Agustus 2019 tercatat mencapai 4,48 persen atau meningkat 0,25 persen dari tahun lalu

Angka Pengangguran Tertinggi se-Indonesia, Pemprov Banten Salahkan Pendatang. Hamidi menjelaskan, banyaknya warga luar daerah mencari kerja di Banten tersebut belum tentu terserap dan menetap sehingga membuat data pengangguran di Banten meningkat.

Dari data yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan (Disnarker) Kota Depok, tercatat ada 70.380 warga yang belum memiliki pekerjaan. Didominasi lulusan SMK. Dari angka tersebut menunjukkan pengangguran mencapai 6,8 persen dari total penduduk Kota Depok.

Pemerintah daerah (Pemda) didorong untuk membentuk tim pengendalian pengangguran. Pernyataan tersebut dikemukakan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Aris Wahyudi saat membuka Pameran Kesempatan Kerja di Pendapa Gede, Balai Kota Solo, Selasa (22/10).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banten tertinggi kedua se-Indonesia sebesar 7,58 persen atau 465.800 orang. Angka ini juga lebih tinggi dari angka rata-rata nasional sebesar 5,34 persen.

Hariyadi mengatakan, revisi undang-undang ini tidak akan mengurangi hak normatif pekerja. Namun akan menjadi suatu alat untuk menyerap tenaga kerja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 60 persen.

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mencatat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia capai 5,01 persen pada Februari 2019 atau sekitar 6,82 juta orang. Hal ini meralat pernyataan sebelumnya yang menyebut pengangguran di Indonesia capai 70 juta.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan saat ini tingkat pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi, lanjut Indra, pemerintah harus mewajibkan perusahaan memberi pelatihan kepada para karyawan agar tidak gagap teknologi. Para karyawan perlu diberikan pengetahuan dan bekal berbasis teknologi informasi yang cukup agar dapat menunjang inovasi perusahaan dan memiliki modal.

"Sangat memalukan sekali Jakarta sebagai Ibu Kota negara, apabila masalah sosial dan kerawanan sosial tersebut tidak dapat diantisipasi," ujar Andy.

BPS mencatat peningkatan angka pengangguran di Sumut pada 2019. Jumlahnya naik sekitar 11.000 orang dari 403.000 menjadi 414.000 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumut pada Februari 2019 berada di angka 5,56 persen dari partisipasi angkatan kerja. Persentase ini turun dibandingkan Februari.

Masalah pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk diselesaikan. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan bahwa persoalan pengangguran di Indonesia bukan disebabkan minimnya ketersediaan lapangan kerja, melainkan dipicu oleh ketimpangan 'skill' atau keterampilan calon tenaga kerja.

Pada 2018, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai angka 5,3 persen. Menteri Bambang menyatakan penciptaan lapangan kerja di Indonesia belum merata. Berdasarkan riset Bappenas, pada 2018, lapangan kerja bertambah 2,98 juta. Meski tinggi, Menteri Bambang mengakui persebaran lapangan kerja masih berada di kota besar.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan bahwa persoalan pengangguran di Indonesia bukan disebabkan minimnya ketersediaan lapangan kerja, melainkan dipicu oleh ketimpangan 'skill' atau keterampilan calon tenaga kerja.

Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyoroti persoalan angka pengangguran di Indonesia. Salah satunya karena kualitas tenaga kerja yang masih kalah dibanding negara lain. Jika dipercaya memimpin Indonesia, Sandiaga berjanji menurunkan angka pengangguran dengan peningkatan kualitas tenaga kerja.