Dia mengatakan, literasi digital, selain penting bagi pembelajaran, juga diperlukan agar anak dapat bijak memanfaatkan internet dan gawai. Terlebih, kehadiran media sosial dan sudah dikenalkan sejak dini membuat anak menjadi rawan menjadi korban perundungan siber (cyber bullying) dan penipuan digital (phising).

20 perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa Tengah terancam ditutup pada tahun 2021. Ke 20 kampus tersebut bukan karena dampak pandemi covid-19, melainkan tidak bisa menggelar kegiatan perkuliahan dengan baik maupun menciptakan lulusan yang berkompeten.

Menurutnya, Dinas Kebudayaan di Sumbar memberikan aspirasi agar di provinsi ini tidak disamakan dengan lain. Sebab di Sumatera Barat masyarakatnya agamis.

Sejumlah tokoh di Sumatera Barat menolak Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait seragam sekolah. Aturan ini ditolak karena tak lagi mewajibkan siswi beragama Islam untuk menggunakan kerudung atau jilbab. Mereka pun mengirimkan surat protes kepada Presiden Joko Widodo.

Karena itu, Nadiem melanjutkan, hanya sekolah yang benar-benar siap dan memiliki kemauan kuat untuk melakukan lompatan yang diharapkan mendaftar dalam program ini.

Selama ini cara guru mengajar dan isi materi sama seperti mereka lakukan ketika di kelas. Berbagai tugas kepada murid pun berdasarkan buku paket sekolah.

Agar para lulusan universitas siap bekerja sesuai dengan kebutuhan industri, perguruan tinggi perlu membangun sistem informasi untuk memetakan penawaran dan permintaan SDM.

Substansi SKB itu secara tegas tidak melarang untuk mengenakan seragam atau atribut agama tertentu. Yang dilarang adalah pemaksaan mengenakan seragam atau atribut agama di sekolah.

Dia menjelaskan persoalan tersebut harus segera dituntaskan. Sebab, dia menilai masih banyak sekolah yang belum menyelenggarakan belajar tatap muka.

Sebab, kata dia, selama beberapa bulan pembelajaran jarak jauh diterapkan belum semua sekolah atau anak didik bisa mengakses ke sumber utama pembelajaran yakni dalam jaringan (daring).

Fokus anak-anak di jenjang TK memang untuk bermain dan beraktivitas yang menyenangkan. Tentu perlu diselingi belajar. Jika terdapat paradigma jenjang pendidikan tersebut merupakan kesempatan anak belajar membaca dan menulis maka pemikiran ini banyak ditentang.

Ketua Komisi IV DPRD Padang Azwar Siri, di Padang, mengatakan SE tersebut telah menimbulkan kesalahpahaman dari berbagai pihak, sehingga harus segera dicabut secara administrasi.

Keputusan ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Rabu (3/2).

Menurut dia, banyak hal yang menyebabkan penurunan. Biasanya belajar tatap muka dapat diberikan tugas dan diawasi langsung oleh pendidik, sementara jarak jauh tak dapat dipastikan dikerjakan oleh anak didik.

Kota-kota besar di Indonesia tidak dapat menjamin kesetaraan pendidikan didapat warga dengan mudah. Direktur Deputi Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Ivan Ahda mengatakan, masih banyak tugas besar yang patut dibenahi oleh pemerintah dalam memajukan pendidikan.

Selama 20 tahun terakhir, pemerintah telah mentransfer Rp 138,65 triliun dana otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Dana Otsus tersebut digelontorkan pemerintah dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat di Papua dan mengejar ketertinggalannya dari daerah lain di Indonesia.

Dia menuturkan pada era 1970-an anak-anak sekolah dilarang mengenakan jilbab. Aturan tersebut diprotes kepada Departemen Pendidikan (Depdikbud) setelah itu para siswi diperbolehkan menggunakan jilbab.

Dia mengatakan sekolah negeri seharusnya menyemai keberagaman, menerima perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Terlebih, sekolah negeri merupakan sekolah pemerintah yang siswanya beragam atau majemuk.