Uripasih mengatakan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Aditya secara virtual. Ketika itu, Adiya menceritakan keluh-kesahnya.

Menurutnya, Kemendikbud akan mengambil langkah lanjutan guna terkait masalah yang menimpa siswa yang diketahui bernama Aditya itu.

Kasudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat Uripasih mengaku, belum mendapat laporan dari pihak SMPN 286 Jakarta terkait siswa yang tidak punya telepon seluler.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, membeberkan upaya pemerintah dalam melakukan reformasi di sektor pendidikan. Bahkan, di tengah kondisi pandemi Covid-19, pemerintah tetap ingin aktivitas belajar mengajar dilakukan, sekalipun tidak bertatap muka atau menggunakan digitalisasi.

Aditya yang duduk di bangku SMP sudah sejak awal semester selalu absen. Ketidakhadiran Aditya saat belajar online sempat mengundang perhatian guru-guru sekolahnya. Perwakilan sekolah menemuinya. Mereka tidak bisa berbuat banyak ketika mengetahui Aditya tidak memiliki smartphone.

Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Evy Mulyani mengatakan pihaknya menghargai masukan dan pendapat sejumlah pihak tersebut. Menurutnya, Kemendikbud akan selalu bekerja keras demi pendidikan di Indonesia.

Seharusnya kepala sekolah dan para guru konseling (BK) mampu mengetahui dan mengukur beban yang dialami oleh siswa akibat banyaknya penugasan-penugasan yang dilakukan oleh para guru di suatu sekolah terhadap siswa.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa pemerintah belum berencana menggunakan dana abadi pendidikan sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada masa pandemi Covid-19. Meski, penggunaan dana abadi diperbolehkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Belajar jarak jauh atau daring berpotensi memunculkan stres pada anak. Ini terjadi bila tidak ada pendampingan orang tua di rumah.

Kuota umum ini bisa digunakan untuk mengakses sejumlah aplikasi hiburan sampai game online. Naman secara porsi kuota umum memiliki proporsi yang lebih sedikit.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto mengungkapkan, mestinya belajar tatap muka seperti biasa dibuka pada awal Oktober 2020. Namun kondisi saat ini tidak memungkinkan karena sangat rentan terjadi penyebaran virus corona dan menambah klaster baru.

"Berbagai kendala ini menciptakan tekanan psikologis yang cukup besar bagi para siswa, guru, dan orang tua siswa," katanya.

Ia menambahkan dengan hal tersebut maka siswa dan guru dapat menjalankan proses belajar mengajar meski tidak dengan tatap muka atau hanya melalui daring karena pandemi Covid-19.

Meskipun saat ini sebagian sekolah menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) namun di sejumlah wilayah, para guru tetap wajib ke sekolah.

Dia mengungkapkan ada beberapa sekolah yang sudah mengakomodasi siswa dengan penyelenggara jasa transportasi. Itu dilakukan, apabila siswa yang bersangkutan tidak memiliki kendaraan pribadi untuk datang ke sekolah.

Nadiem menepis anggapan bahwa prioritas pendidikan saat ini adalah untuk terus melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ia menilai selama ini PJJ dianggap kurang ideal.

"Ketentuan ini memaksa institusi Pendidikan berbasis masyarakat untuk punya izin usaha, alih-allh pemerintah seharusnya membantu mereka sebagai amanat konsitusi," kata Fikri.

Bagi daerah yang berada di zona oranye dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR).