pemangkasan eselon

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki memangkas jumlah eselon di Kementerian Koperasi dan UKM, dari 404 jabatan eselon menjadi 151 jabatan eselon. Ini diharapkan dapat mewujudkan struktur organisasi yang sederhana, lincah, dan cepat, seperti apa yang diharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Setiap institusi boleh saja mengajukan kenaikan tunkin. Namun ada sejumlah syarat yang menurut Tjahjo harus dipenuhi. Salah satunya pelaksanaan reformasi birokrasi, misalnya melakukan perampingan eselon.

Dia menjelaskan, salah satu upaya Kementerian PAN-RB dalam proses penyederhanaan birokrasi adalah dengan mematangkan sistem penggajian dan pensiun yang baru.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo menyebut bahwa saat ini perampingan jabatan eselon telah dilaksanakan di 3 Kementerian.

Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Henny Prasetyowati mengatakan, negara berpotensi menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 11-14 triliun jika posisi eselon III dan IV dipangkas semua.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB), Tjahjo Kumolo menjelaskan proses perampingan eselon III-V ke jabatan fungsional butuh waktu panjang. Sehingga, pemangkasan ini tidak bisa mundur dari target pemerintah di Juni 2020.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan permasalahan birokrasi dan regulasi telah menjadi Pekerjaan Rumah (PR) selama 40 tahun terakhir ini. Saat ini hal itu menjadi salah satu fokus Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penyederhanaan birokrasi ini disebutkan Agus akan dimulai pada Januari 2020 mendatang. Rencananya, akan ada 14 unit eselon yang akan dipangkas.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memastikan tidak akan ada pergantian jabatan eselon I di tubuh kementerian yang dipimpinnya. Hal itu disampaikan Edhy dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (4/12).

Jokowi berencana akan mengganti eselon menjadi artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Ini penjelasannya

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menargetkan seluruh instansi dapat menyelesaikan proses perampingan birokrasi paling lambat satu tahun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyatakan, proses pemangkasan eselon di tubuh pemerintah bukanlah menggantikan peran manusia dengan robot, tetapi lebih kepada reformasi sistem.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengabarkan, ada tiga kementerian yang akan mengawali proses pemangkasan eselon sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di antaranya Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan terkait rencana pemerintah untuk mengganti eselon III dan IV dengan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Menurutnya, hal tersebut diperuntukkan untuk memperbaiki sistem birokrasi di Indonesia agar lebih cepat untuk lakukan perubahan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan, para pejabat setingkat eselon III dan eselon IV tetap akan punya jenjang karir yang jelas. Meski nantinya, pemerintah akan melakukan perampingan pada struktur organisasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kini tengah menyiapkan rancangan penyederhanaan struktur untuk eselon 3 dan 4, serta menggantikannya dengan AI atau robot. Namun, tidak semua jabatan yang berpangkat eselon 3 dan eselon 4 ini nantinya akan berganti status menjadi fungsional.

Presiden Jokowi berencana memangkas atau menyederhanakan struktur pejabat eselon di lingkungan pemerintah, baik kementerian/lembaga dan pemda. Sebagai proyeksi awal, Presiden Jokowi telah meminta Kementerian PANRB untuk memulai pemangkasan eselon dan menggantikannya dengan teknologi kecerdasan buatan atau robot.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sejalan dengan permintaan Presiden Jokowi menghilangkan posisi eselon III dan IV pihaknya sudah melakukan penyederhanaan eselon. Meski demikian, dia menegaskan, tak akan menghilangkan posisi eselon III dan IV.

Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo untuk menggantikan jabatan eselon III dan IV dengan artificial intelligence (AI) atau teknologi kecerdasan buatan.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah memproses tiga nama kandidat untuk menempati posisi Eselon I atau Deputi Kementerian BUMN. Paling lambat ketiga nama tersebut akan diumumkan pada pekan depan.