Pam Swakarsa

TNI mengajak beragam elemen masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat (Ormas) ataupun masyarakat secara individu.

Rencana pengaktifan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) dilontarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit menuai sorotan pelbagai pihak. Wacana menghidupkan kembali Pam Swakarsa itu diungkapkan Listyo Sigit saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR RI.

Pangeran mengatakan, masyarakat masih dalam situasi yang traumatik terhadap Pam Swakarsa yang pernah ada pada tahun 1998-1999, secara historis memiliki catatan yang kurang baik yaitu terjadinya benturan dengan masyarakat sipil.

Semua komponen yang tergabung dalam Pam Swakarsa saat ini akan terkoordinasi dengan Polri.

Menurutnya, pengaktifan kembali Pam Swakarsa haruslah dijelaskan lebih detail. Dia berpandangan rencana tersebut positif jika Pam Swakarsa bertujuan membangun kelompok-kelompok sadar hukum dan membantu menciptakan keamanan.

Aturan pembentukan Pam Swakarsa telah diatur berdasarkan peraturan kapolri. Jika terbentuknya Pam Swakarsa berdasarkan didasari kemauan dan kesadaran untuk kepentingan keamanan masyarakat.

Komjen Listyo Sigit Prabowo ingin menghidupkan kembali Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) jika menjadi Kapolri. Sigit ingin Pam Swakarsa diaktifkan untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memberikan catatan atas rencana Calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo menghidupkan kembali Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa).

"Ke depan tentunya Pam Swakarsa harus perlu diperanaktifkan dalam mewujudkan harkamtibmas. Jadi kita hidupkan kembali," ujar Sigit.

"Diksi Pam Swakarsa ini bagi kami-kami yang mengikuti dan mengalami peristiwa '98 ini memang agak sensitif, karena Pam Swakarsa zaman dulu dipakai menggebuk pak, aksi-aksi dan kegiatan demokrasi," kata Arteria saat raker di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9).

Menurut Awi, tenaga pengamanan dari unsur Polri memang terbilang kurang dibandingkan dengan tingginya jumlah penduduk Indonesia. Hingga kemudian hadir Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang secara profesional mengelola Satpam.

Sahroni meyakini tidak akan ada tumpang tindih kewenangan. Sebab, PAM Swakarsa ini penuh diawasi oleh Polri.