Paket Kebijakan Ekonomi

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang secara otoritas dikendalikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Dalam kebijakan ini, presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan serta kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.

Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono mencatat pemerintah sudah mengucurkan anggaran sebanyak Rp158,2 triliun untuk paket stimulus kebijakan ekonomi. Anggaran tersebut didorong untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global, termasuk adanya virus corona-

Pemerintah disarankan agar tidak terburu buru lockdown Jakarta. Dampak ke ekonomi bisa berbahaya, karena arus barang yang masuk terganggu. Jakarta mengandalkan sebagian besar bahan pangan dari luar daerah.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengakui, sebanyak 16 paket kebijakan di lima tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum berjalan maksimal. Ada beberapa alasan yang membuat paket kebijakan tersebut tidak tercapainya.

Ketua umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta (HIPPI), Sarman Simanjorang mengatakan kebijakan-kebijakan yang ada saat ini harus dievaluasi secara menyeluruh, agar implementasinya pada periode kedua mendatang dapat menjadi lebih baik lagi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menilai, realisasi investasi sepanjang kuartal II-2019 sebesar Rp 200,5 triliun merupakan sebuah capaian yang menggembirakan. Mengingat, angka ini naik 13,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menggelar rapat koordinasi terkait dengan evaluasi kelompok kerja paket kebijakan ekonomi Indonesia. Di mana dilaporkan, dari 353 sengketa masalah perizinan investasi, telah lebih dari setengahnya terselesaikan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menargetkan Peraturan Pemerintah mengenai penyempurnaan paket kebijakan ekonomi XVI terbit sebelum Februari. Saat ini, salah satu yang telah selesai dibahas adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait perpajakan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution irit bicara menanggapi pengurangan relaksasi DNI menjadi 41 sektor. Dia meminta semua pihak agar menunggu sampai Presiden Jokowi menerbitkan peraturan secara resmi.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution optimistis paket kebijakan ekonomi XVI mampu menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri. Meski demikian, dampaknya tidak bisa dirasakan dalam jangka pendek.

"Tidak tidak akan mengancam, hanya salah komunikasi saja," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/11).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, keputusan ini sangat penting untuk menekan defisit transaksi berjalan yang belum pulih. Pemerintah pun harus mengambil kebijakan menekan defisit dengan memanfaatkan arus modal masuk ke Indonesia.

Menko Darmin berjanji akan menjelaskan satu per satu maksud relaksasi DNI. Hal ini akan dijelaskan dalam pertemuan dengan para pengusaha yang akan dilangsungkan di Solo, 27 November mendatang. Dia meminta semua pihak dapat saling terbuka mengenai kajian DNI yang telah dibuat.

"Pada 2016 DNI pernah di buka tapi tidak efektif karena dari 23 yang dibuka, 17 tidak ada yang masuk. Artinya relaksasi DNI cenderung kurang efektif menarik investasi,"

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah tidak menyerah total kepada bangsa asing. Ini menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia jilid 16.

Arya menjelaskan, Jokowi membuka investasi asing untuk beberapa sektor yang kurang dinikmati. Paket kebijakan itu bertujuan untuk merelaksasi sektor industri yang kurang dinikmati.

Pemerintah Jokowi-JK meluncurkan tiga kebijakan baru dalam penyempurnaan Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Penyempurnaan kebijakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik dan gonjang-ganjing ekonomi global yang belum mereda.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan perluasan tax holiday ini akan diberikan kepada kelompok agribisnis dan digital. Kedua kelompok ini dinilai perlu mendapat tax holiday karena memiliki nilai investasi yang besar di Indonesia.

Pemerintah meluncurkan tiga kebijakan dalam penyempurnaan Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Menko Darmin mengatakan, paket kebijakan ini merangkum tiga pokok penting yang diharapkan mampu mendorong kenaikan investasi. Pemerintah memperluas kemitraan bagi UMKM dan koperasi untuk bekerjasama agar usahanya dapat naik kelas.

"Pak Darmin (Menko Perekonomian) dan Pak Presiden sangat ngotot urusan tata niaga ekspor-impor. Mungkin menjadi menjadi paket XVI. Itu kan utang kita sejak lama," ujar Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady.