Pajak Sembako

Sri Mulyani mengatakan, persetujuan terhadap RUU KUP ini masih berada di tingkat I berdasarkan kesepakatan bersama Komisi XI. Kepastian penetapan RUU KUP menjadi UU akan digelar dalam rapat paripurna bersama DPR RI pada awal pekan depan.

Berly mengatakan, perbandingan tarif PPN antar negara yang dilampirkan pemerintah saat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mayoritas berkaca dari Eropa. Seharusnya, kata dia, ada perbandingan lain yang lebih bisa dikomparasi seperti dengan negara ASEAN dan Asia Selatan.

Peneliti Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Riza A Purnama mengatakan, rencana pemerintah menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako akan menimbulkan sejumlah dampak buruk. Salah satunya berpotensi mendorong kenaikan kemiskinan.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdulah meminta pemerintah mengejar wajib pajak kelas kakap dibanding menerapkan PPN sembako. Sebab, jumlah potensi PPn sembako tergolong kecil dibandingkan dengan penghindaran pajak yang masih banyak terjadi.

Pemerintah kembali menggaungkan rencana kebijakan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok atau sembako, jasa pendidikan atau sekolah, dan jasa kesehatan. Rencana tersebut telah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali membeberkan rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah bahan pokok (sembako). Ketentuan PPN sembako ini tercantum dalam Perubahan Kelima atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Sejauh ini, pemerintah dengan wacanakan memberikan pajak untuk sembako, kesehatan dan jasa pendidikan. Bukan pajak untuk makanan tradisional

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menyebut bahwa daging sapi dan beras menjadi barang yang disasar untuk dikenakan PPN sembako. Dia melihat terdapat selisih harga yang begitu lebar di kedua barang tersebut jika dibandingkan dengan barang kebutuhan pokok lain.

Ekonom Senior Faisal Basri mendorong pemerintah agar berani menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) secara signifikan ketimbang kenakan PPN sembako. Menyusul, tingginya pengeluaran kelompok masyarakat miskin untuk konsumsi rokok.

Penelitian Big Data Continuum Indonesia Omar Abdillah melakukan survei respon masyarakat terkait PPn Sembako. Pengumpulan data dilakukan melalui media sosial, Twitter selama 10 hari sejak draf PPN sembako beredar di publik.

Penelitian Big Data Continuum Indonesia melakukan survei respon masyarakat terkait PPN Sembako. Pengumpulan data dilakukan melalui media sosial, Twitter.

Kemunculan rencana pengenaan PPN sembako atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah bahan pangan atau sembako menjadi perbincangan hangat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sampai memberikan penjelasan langsung kepada para wajib pajak melalui email.

Polemik seputar rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Revisi UU KUP hingga kini belum juga surut. Namun demikian, Said memastikan rencana pemerintah itu tidak akan memberatkan masyarakat.

Dia mengatakan, yang masuk dalam draf rancangan undang-undang tersebut baru sebatas tentang objek pajak. Tetapi persepsi yang timbul di masyarakat, bahwa sembako ini pasti kena tarif.

Menurutnya, pengenaan PPN ini selaras dengan reformasi perpajakan untuk mendukung kebijakan perpajakan jangka menengah.

Pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, namun disusun untuk melaksanakan azas keadilan. Misalnya beras produksi petani seperti Cianjur, rojolele, pandan wangi, dan lain lain yang merupakan bahan pangan pokok dan dijual di pasar tradisional tidak dipungut pajak (PPN).

Selain premium, produk pertanian dari hasil impor juga tepat dikenakan PPN. Biasanya produk-produk dari luar negeri itu memiliki pasar khusus dan harganya di luar pasaran.