Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon kembali mengangkat persoalan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Aturan ini dianggap membatasi kebebasan berdemokrasi. Bahkan, dia mengatakan, Partai Gerindra dahulu menolak aturan tersebut.

Pengujian Undang-Undang Pemilu tersebut diajukan oleh PKS yang diwakili Ketua Umum Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Alhabsyi sebagai pemohon I dan Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri sebagai pemohon II.

PKS meminta presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional menjadi 7-9 persen.

Yusril beranggapan PBB memiliki hak untuk mengajukan calon presiden meski tak memiliki kursi di DPR.

Adapun Syaikhu menyampaikan beberapa alasan melayangkan gugatan, pertama PKS banyak menerima masukan dari rakyat untuk menginginkan adanya perubahan angka 20% yang menjadi syarat pencalonan pasangan capres dan cawapres.

Menurutnya, permohonan itu bertujuan agar tidak lagi tercipta polarisasi atau keterbelahan di masyarakat Indonesia, seperti yang terjadi pada dua pemilu terakhir.

Artinya, kata dia, suka atau tidak suka maka setiap partai politik harus berkoalisi untuk memantapkan dan memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal diusung pada Pemilu 2024.

Amien Rais juga mengkritisi tentang model penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menolak gugatan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Ada tiga gugatan presidential threshold ditolak MK.

Gugatan tersebut dilayangkan Syafril Sjofyan, Neneng Khodijah, Endang Wuryaningsih, Tito Roesbandi, Ida Farida, dan Lukman Nulhakim. Mereka turut menyoroti ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang berimbas minimnya pasangan calon presiden.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana melakukan judicial review terhadap ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini sejalan dengan keputusan Majelis Syuro PKS menilai presidential threshold terlalu tinggi.

Hasto menyebut PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk memperkuat presidential threshold.

PDIP minta presidential threshold 30 persen. Sementara Demokrat minta aturan tersebut dihapus karena keserentakan pemilu. Setiap pemilu, aturan ambang batas capres selalu diperbedatkan.

Ruginya, tak banyak capres dan cawapres, sehingga rakyat tak banyak diberikan pilihan banyak.

Menurutnya, desain pemilu Indonesia adalah serentak antara pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif atau pilpres. Maka, presidential threshold tidak relevan lagi dalam desain keserentakan ini.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani berpendapat, tingginya presidential threshold (PT) untuk memperkuat sistem presidensial tidak relevan. PT juga bukanlah jawaban dari sistem multi partai sederhana sebagai penopang sistem presidensial.

PKS tidak sependapat presidential threshold di atas 10 persen. Alasannya, PKS ingin banyak tokoh nasional berkualitas yang ikut berlaga pada Pilpres 2024. Sebab PKS yakin Indonesia memiliki banyak stok pemimpin yang memiliki kredibilitas, integritas, dan akseptabilitas untuk memimpin Indonesia ke depan.