Ini Nama Tiga Perwira Polisi yang Bertugas di Provinsi Baru Papua
Penunjukan perwira itu berdasarkan surat perintah Kapolda Papua Nomor: Sprin/1059 S.D 1061/XI/KEP./2022 Tanggal 24 November 2022.
Penunjukan perwira itu berdasarkan surat perintah Kapolda Papua Nomor: Sprin/1059 S.D 1061/XI/KEP./2022 Tanggal 24 November 2022.
Tak hanya itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pemilu 2024 juga dapat segera disahkan. Agar, tidak mengganggu jalannya tahapan Pemilu 2024 yang akan di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Adapun Provinsi Papua Barat Daya akan mencakup Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Mamberamo.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah melantik tiga penjabat gubernur provinsi baru di Papua.
Guna mendukung jalannya pemerintahan DOB, Kemendagri juga telah menyiapkan sejumlah rancangan usulan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan usulan itu, nantinya Pj. gubernur bisa segera melantik jajaran OPD di daerahnya.
Kabupaten Jayawijaya sebagai ibu kota Provinsi Papua Pegunungan menyatakan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah peresmian DOB yang akan dilakukan secara bersamaan.
Dia mengatakan bahwa Komisi II sudah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR agar hasil keputusan tersebut untuk diagendakan dalam agenda rapat pimpinan.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, alasan Kabupaten Kaimana dan Fakfak tidak masuk ke Papua Barat Daya. Keputusan itu sesuai aspirasi masyarakat.
Seluruh fraksi telah menyetujui pemekaran tersebut. Serta telah disetujui ibu kota Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong.
Menurut Mendagri pelayanan yang lebih baik tersebut akan dapat diperoleh karena pusat pemerintahan berada dalam jarak dekat dengan masyarakat Merauke.
Peserta pemilu akan mendapat pekerjaan baru untuk menyiapkan pemilu di tiga provinsi tersebut. Yang perlu disiapkan adalah membagi daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR dan DPRD tingkat provinsi.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum an Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah tak akan merevisi UU Pemilu. Namun Mahfud tak menjelaskan langkah dilakukan pemerintah terkait Pemilu 2024 di tiga provinsi baru Papua tersebut.
Sejumlah poin yang akan menjadi catatan adalah soal keterisian wakil legislatif Pusat dan Daerah-daerah pemekaran berdasar Pemilu.
Revisi UU Pemilu ini menjadi penting karena pemekaran provinsi berdampak pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di daerah tersebut.
Penyidik menetapkan tersangka YUI masuk DPO yang tertera pada surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (P2HP) ke-8.
Baca SelengkapnyaPihak RS Polri akan mempersiapkan jika mau dibawa ke kediaman masing-masing.
Baca SelengkapnyaKerangka tulang manusia itu diduga Enjo Darjo (90) yang sebelumnya dinyatakan hilang selama dua pekan
Baca SelengkapnyaUntuk memperkuat dakwaannya, tim jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan sejumlah saksi yang mengetahui sepak terjang Babah.
Baca Selengkapnya