Ombudsman Babel

Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Babel mendesak Pemkab Bangka Selatan prioritaskan peningkatan layanan kesehatan pulau terpencil, memastikan warga mendapatkan akses mudah, cepat, dan aman.

Ombudsman Babel memastikan layanan kepulangan jamaah haji di Pangkalpinang berjalan aman dan tertib. Meskipun mayoritas puas, Ombudsman Babel menyoroti beberapa aspek yang perlu perbaikan untuk kualitas pelayanan yang optimal.

Ombudsman Babel menyoroti serius layanan publik di daerah blank spot, menghambat akses digital masyarakat. Kualitas PPID dan responsivitas kanal digital menjadi fokus utama pengawasan.

Ombudsman Kepulauan Babel menemukan kenaikan harga sembako signifikan hingga 40 persen jelang Lebaran 2026 di berbagai pasar, memicu kekhawatiran daya beli masyarakat.

Ombudsman Babel intensifkan pengawasan SPPG, pastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadhan akuntabel dan tepat sasaran bagi siswa.

Ombudsman Babel menemukan pangkalan LPG subsidi menjual gas 3 kilogram di atas HET, praktik ini merugikan masyarakat dan perlu pengawasan ketat.

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menemukan praktik penjualan LPG Subsidi Tidak Tepat Sasaran, termasuk sistem titip tabung, yang merugikan masyarakat prioritas dan pemerintah.

Ombudsman Babel mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat mitigasi bencana lintas instansi guna memastikan pelayanan optimal dan tanpa maladministrasi menghadapi potensi cuaca ekstrem di wilayah tersebut.

Ombudsman Babel intensifkan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi menjamin Keamanan Program Makan Bergizi Gratis dan kualitas nutrisi bagi penerima manfaat di Bangka Belitung.

Kemenkumham Ombudsman Babel tingkatkan koordinasi untuk layanan hukum publik yang lebih transparan dan akuntabel di Bangka Belitung. Apa dampaknya bagi masyarakat?