Menurut sebuah laporan independen, tuduhan terkait tindakan pemerintah China di Xinjiang telah melanggar setiap ketentuan Konvensi Genosida PBB.

Saat berpidato di Dewan HAM PBB di Jenewa kemarin, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi mengatakan ada 24.000 masjid di wilayah China barat itu dan dia menambahkan bahwa “fakta mendasar menunjukkan tak pernah ada yang namanya genosida, kerja paksa, atau penindasan berbasis agama di Xinjiang”.

Langkah tersebut, didukung oposisi Partai Konservatif, disahkan melalui pemungutan suara dengan perolehan 266:0 di DPR pada Senin, walaupun Trudeau dan hampir semua anggota kabinetnya abstain.

Dugaan pemerkosaan massal dan pelecehan seksual sistematis dialami para perempuan yang ditahan di kamp-kamp interniran China di wilayah Xinjiang. Tiga perempuan mengungkapkan pengalaman mereka saat dipekerjakan dan ditahan di kamp yang diklaim China sebagai pusat pelatihan vokasi itu.

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden menegaskan China akan menanggung akibatnya atas pelanggaran HAM yang dilakukannya, khususnya terhadap minoritas Muslim di wilayah Xinjiang.

Bulan lalu, pemerintah AS menyebut tindakan China terhadap warga Uighur merupakan genosida. China mengatakan laporan penahanan massal dan sterilisasi paksa adalah "kebohongan dan tuduhan yang tidak masuk akal".

Wilayah Xinjiang memproduksi lebih dari 20 persen pasokan kapas dunia dan 84 persen pasokan China, tapi menurut sebuah laporan baru yang dirilis pada Selasa oleh Pusat Kebijakan Global (CGP), ada bukti signifikan ada pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dugaan kerja paksa orang Uighur.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo mengatakan China adalah "ancaman paling berat" bagi masa depan kebebasan beragama. Ini adalah serangan verbal terbarunya pada Beijing selama kunjungannya ke Asia.

Para pejabat China secara resmi mengumumkan angka kelahiran di Xinjiang anjlok hampir sepertiga pada 2018, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pemerintah China juga membantah ada pemaksaan KB dan genosida warga minoritas Uighur di wilayah tersebut.

Di Paris, Prancis kemarin Wang mengklaim warga Uighur dibawa ke pusat pelatihan di Xinjiang telah dibebaskan dan juga dipekerjakan.

Pemerintah China diduga memaksa minoritas Muslim di Xinjiang menjadi buruh di pabrik-pabrik yang didirikan di Xinjiang.

Kementerian Luar Negeri China mengatakan Amerika Serikat berbohong tentang kebijakan China terhadap wilayah Xinjiang dan otonomi Tibet. China juga menegaskan menentang keras kebohongan AS itu.

Hampir setengah juta anak-anak di Xinjiang dipisahkan dari keluarganya dan ditempatkan di sekolah asrama, menurut dokumen perencanaan diterbitkan oleh situs web pemerintah. Partai komunis China yang berkuasa menargetkan operasional satu sampai dua sekolah di 800 kota di wilayah Xinjiang sampai akhir tahun depan.

Menengok Sekolah Anak-Anak Uighur di Istanbul. Di sebuah sekolah di pinggiran Istanbul, anak-anak Uighur mengikuti kelas sebelum dan sesudah sekolah reguler mereka. Melalui sekolah ini, mereka diajarkan menjaga budaya dan bahasa Uighur.

Sekelompok turis Malaysia ditangkap karena salat di dalam masjid Uighur di Provinsi Xinjiang tanpa izin

Masyarakat Uighur mengalami diskriminasi di China. Lalu bagaimana sikap pemerintah Indonesia terkait Uighur

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengkritik diplomasi lunak ala Menkopolhukam Mahfud MD dalam menanggapi konflik Uighur dan pemerintah China. Fadli menilai hal tersebut tidak sesuai dengan doktrin politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Dia mengutip pemikiran proklamasi Bung Hatta.

PPP ikut menyoroti konflik etnis Uighur dan pemerintah China. Waketum PPP, Reni Marlinawati yakin ada permasalahan di sana. Meskipun, dia tak bisa menjelaskan detil karena belum pernah ke Xianjing, China.