Merdeka.com - Penelitian terbaru mengungkapkan, lebih dari setengah juta warga dari kelompok etnis minoritas di Xinjiang, China dipaksa jadi buruh pemetikan kapas, skala yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya.

Wilayah Xinjiang memproduksi lebih dari 20 persen pasokan kapas dunia dan 84 persen pasokan China, tapi menurut sebuah laporan baru yang dirilis pada Selasa oleh Pusat Kebijakan Global (CGP), ada bukti signifikan ada pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dugaan kerja paksa orang Uighur dan orang minoritas muslim Turki lainnya.

Pengungkapan ini muncul ketika pengadilan pidana internasional (ICC) mengatakan tidak memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki tuduhan kejahatan kemanusiaan dan genosida di Xinjiang.

Tahun ini AS memberlakukan sanksi dan pembatasan impor kapas pada pemasok yang dikendalikan oleh Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang (XPCC) - entitas produksi paramiliter yang memproduksi sepertiga kapas Xinjiang - karena masalah HAM. Namun menurut laporan tersebut, seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (15/12), kekhawatiran tersebut meluas ke seluruh wilayah, tak hanya cakupan XPCC. Laporan itu merekomendasikan pemerintah AS memperluas pembatasan impornya mencakup semua kapas Xinjiang, tidak hanya yang diproduksi oleh kawasan XPCC.

Ratusan ribu pekerja etnis minoritas

Laporan tersebut, yang ditulis Adrian Zenz, seorang peneliti independen yang mengkhususkan diri di Xinjiang dan Tibet - menganalisis dokumen pemerintah dan laporan media pemerintah untuk menentukan kemungkinan pihak berwenang menggunakan "program transfer tenaga kerja" yang diduga memaksa untuk menyediakan ratusan ribu pekerja untuk memetik kapas.

Skema transfer tenaga kerja China konon menjadi bagian dari kampanye pengentasan kemiskinan besar-besaran pemerintah, tetapi bukti yang berkembang menunjukkan bahwa mereka menargetkan Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang dan memaksa warga terlibat.

Sementara panen mekanis di wilayah XPCC meningkat menjadi sekitar 83 persen, di wilayah selatan Xinjiang - yang menghasilkan kapas jauh lebih besar - tetap sangat bergantung pada panen manual. Kendati jumlah pekerja yang didatangkan dari provinsi lain untuk musim panen menurun, laporan tersebut menemukan proporsi pekerja etnis minoritas lokal meningkat secara dramatis.

Diperkirakan 570.000 orang datang melalui tiga prefektur dengan penduduk minoritas - Aksu, Hotan, dan Kashgar - dan program kerja di daerah etnis minoritas lainnya serta tenaga kerja tahanan mungkin akan bertambah ratusan ribu orang.

Bukan lagi rahasia

Program tenaga kerja bukanlah rahasia; mereka sering ditulis di media pemerintah sebagai contoh cemerlang dari pemerintah yang membantu jutaan orang miskin untuk bekerja, tetapi artikel tersebut juga berisi petunjuk tentang adanya pemaksaan. Pekerja sering kali dikirim jauh dari rumah mereka, dipaksa tinggal di pabrik-pabrik, dan menjalani pelatihan ideologis.

Publikasi tentang skema ketenagakerjaan sering kali memuat rujukan ke kebijakan yang melarang "kegiatan keagamaan ilegal" dan mengubah pikiran dan perilaku.

Satu laporan media pemerintah pada 2019 tentang program pemetikan kapas mengklaim keberhasilan seorang peserta dengan mengatakan "secara bertahap mengatasi kerugian dari kurangnya lahan, pemikiran tentang kemalasan, kurangnya motivasi batin, dan kesadaran yang rendah untuk pergi bekerja".

Yang lain melaporkan tentang perlunya "menyingkirkan pikiran-pikiran kuno, terhalang, dan malas dari petani dan gembala".

Pada penelitian September yang dilakukan Zenz, yang diperkuat laporan Reuters, menemukan pihak berwenang di Tibet secara besar-besaran memperluas program transfer tenaga kerja, menetapkan kuota untuk memindahkan ratusan ribu orang dari wilayah mereka ke fasilitas pelatihan kerja bergaya militer.

Bantahan China

Perlakuan China terhadap populasi minoritas - termasuk penahanan massal orang-orang di kamp pendidikan ulang, penerapan KB paksa pada perempuan, pengawasan teknologi dan manusia - telah diberi label genosida budaya oleh para analis. China membantah tuduhan tersebut, mengklaim kamp tersebut merupakan pusat pelatihan kejuruan yang diperlukan untuk memerangi ekstremisme agama. Pada September, pemerintah mengkonfirmasi sekitar 1,29 juta orang mengunjungi pusat-pusat tersebut setiap tahun.

Hal ini telah menyebabkan kecaman internasional, termasuk sanksi dan tindakan diplomatik lainnya terhadap China, yang tetap membantah setiap tuduhan kendati telah banyak laporan dan bukti.

Pada Juli, warga Uighur yang diasingkan mengirimkan dokumen bukti ke ICC, meminta lembaga internasional itu menyelidiki kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di Xinjiang.

Pada Senin, kantor jaksa penuntut Fatou Bensouda mengatakan tidak dapat melakukannya karena dugaan kejahatan terjadi di China, yang berada di luar yurisdiksi ICC.

ICC juga menemukan "tidak ada dasar untuk melanjutkan" tuntutan terpisah atas deportasi paksa, yang menurut kelompok Uighur terjadi di Tajikistan dan Kamboja - keduanya adalah penandatangan ICC.