Mobil Dinas DPRD DKI

Kendaraan itu belum bisa dilelang lantaran masih berumur 7 tahun. Namun, berdasarkan Permendagri 19 tahun 2016, boleh disewakan.

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Achmad Firdaus mengatakan dari 101 anggota DPRD DKI Jakarta baru 11 mobil yang sudah dikembalikan ke Pemprov DKI.

Syarat mobil dinas dilelang setelah 5 tahun, Djarot minta pengecualian. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengungkapkan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta pengecualian kepada kementerian agar lelang bisa segera dilakukan. Hal ini guna menghindari harga mobil yang akan menyusut.

Lelang kendaraan anggota DPRD DKI terkendala Peraturan Kemendagri yang menyebutkan mobil bisa dilelang setelah lima tahun masa pemakaian atau mobil tersebut memang sudah tua.

Tata cara pelelangan 101 mobil anggota DPRD akan dilakukan secara terbuka. Namun proses pelelangan terkendala aturan. Sebab, mobil anggota dewan baru berumur dua tahun. Aturan Permendagri, mobil bisa dilelang setelah lima tahun masa pemakaian atau mobil tersebut memang sudah tua.

Djarot menyatakan dengan tegas tidak akan mengeluarkan tunjangan transportasi jika mobil dinas belum dikembalikan. Setelah mobil dinas dikembalikan, anggaran akan dicairkan.

Dalam surat edaran itu, Pemprov DKI akan memberi tenggat waktu pengembalian mobil dinas. Batas akhir pengembalian mobil dinas pada 30 Oktober 2017. Saefullah tak menyebutkan sanksi bagi anggota Dewan yang mengulur waktu pengembalian. Dalam surat edaran itu juga tidak dicantumkan sanksi.

Namun sampai saat ini belum ada anggota Dewan yang mengembalikan. Hal ini disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.

Djarot saran anggota DPRD tak beli mobil usai tunjangan transportasi naik. Sebaiknya, menurut Djarot, para anggota Dewan ini menyewa atau menggunakan jasa leasing (penyewaan).

Dia mengaku telah memerintahkan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) mengecek kelengkapan dari mobil dinas yang dibawa para legislator itu. Karena semua anggota dewan mendapatkan mobil dinas, maka jumlahnya sebanyak 101 unit.

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Achmad Firdaus mengungkapkan, mobil-mobil dinas bekas 101 anggota dewan nantinya bisa digunakan oleh SKPD yang membutuhkan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Bestari Barus menyambut baik pernyataan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang mengatakan setiap anggota dewan yang menerima uang kenaikan tunjangan harus mengembalikan mobil dinas yang dipakai.

"Cuma karena teman-teman malas, maen enak aja dihitamin, tapi itu enggak boleh," tegas Lulung.

"Mereka itu harus ditangkap," kata Ahok.

Dulu Ahok sempat berniat tak memberi mobil dinas pada anggota DPRD DKI.

Sebelum dipasang, anggota DPRD harus mengajukannya lebih dahulu.

Perubahan pelat baru boleh dilakukan asal ada pengajuan resmi.

Sampai hari ini, sudah 10 anggota DPRD yang mengajukan pengurusan mengubah warna pelat mobil dinas.

Anggota DPRD, Prabowo Soenirman mengakui dirinya salah satu yang ikut mengganti pelat dinas dengan pelat palsu.

Dia ngaku takut mobil dinasnya dirusak saat demo.