menteri nusron wahid

Program ini adalah bagian dair upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

BPN berfokus pada penertiban administrasi dan kepastian hukum pertanahan, dengan prinsip netralitas dan keterbukaan informasi.

Nusron menjelaskan, maksud utamanya adalah menjelaskan kebijakan pertanahan, khususunya terkait tanah terlantar.

Nusron Wahid mengungkapkan proses penetapan tanah nganggur, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021, memerlukan waktu hingga 587 hari.

Di depan kedua mempelai, Nusron secara tegas memberikan nasihat mengenai sebuah pernikahan dan akad nikah yang baru saja diucap Al Ghazali.

Total luas Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertahanan ini mencapai 32.782,5 hektare.

Nurson menegaskan, tanah sempadan sungai yang sudah terlanjur bersertifikat akan dikaji kembali.

Dedi Mulyadi menegaskan, pengukuran ulang merupakan solusi untuk menata kembali daerah aliran sungai agar lebih optimal dalam menampung air.

9,7 hektare yang dihuni oleh warga Penjaringan merupakan aset milik Pemprov Jakarta.

Kapuslabfor menambahkan, sigapnya penanganan membuat api cepat dijinakkan dan tidak membuat satu Gedung Biro Humas Kementerian ATR/BPN terbakar.

Proses pembatalan sertifikat kepemilikan tersebut tidak mudah, karena berpotensi diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bercerita bahwa pihaknya di demo saat melakukan pembatalan Surat Hak Milik (SHM) pagar laut di Desa Kohod. Ia mengatakan didemo usa

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan, pihaknya memberikan sanksi berat kepada delapan pegawainya buntut pagar laut di Tangerang, Banten.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memberikan sanksi berat berupa pemecatan kepada delapan pegawai buntut pagar laut di perairan Tangerang Banten.

Pembatalan 50 SHGB/SHM di Desa tersebut dilakukan setelah adanya polemik pagar laut di wilayah Pantai Utara Tangerang, Banten.

Thanthowy mengaku terkejut lantaran hasil penelusuran menunjukkan bahwa lahan yang tercatat berstatus HGB tersebut berdiri di area perairan.

Kementerian ATR bakal mengkaji ulang penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan pagar laut Tangerang.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan kendala dalam pelaksanaan sertifikasi lahan komunal di kawasan masyarakat adat.

Para pelaku nantinya juga akan dikenakan dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hingga ke akar-akarnya.

Nusron mengatakan ini ketika menanggapi tentang satuan tugas atau satgas pemberantasan mafia tanah dan targetnya.