Ekspresi Juliari Batubara Saat Divonis 12 Tahun Penjara. Terdakwa suap dana Bansos Covid-19 yang juga mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda senilai Rp500 juta.

Juliari dijatuhi vonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp14.597.450.000 subsider 2 tahun penjara.

Vonis yang lebih berat ini, diberikan majelis hakim berlandaskan dengan pertimbangan hal yang memberatkan, lantaran tindakan korupsi suap bantuan sosial (bansos), dilakukan ketika masyarakat sedang dilanda pandemi Covid-19.

Hakim mengatakan, korupsi saat terjadi pandemi Covid-19 menjadi salah satu perbuatan Juliari Batubara yang memberatkan dalam putusan tersebut. Sementara yang meringankan antara lain belum pernah terlibat tindak pidana, hingga menerima sanksi sosial meski belum ada putusan bersalah dari pengadilan.

"Kami menggunakan waktu untuk mempelajari putusan dalam 7 hari," kata jaksa.

Sebagai langkah untuk melindungi hak bagi masyarakat tidak memilih pejabat publik yang pernah berprilaku koruptif dan berikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut hukuman kepada Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dengan pidana penjara 11 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan, atas kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Hukuman seumur hidup dan pencabutan hak politik tersebut dinilai sepadan dengan kerugian dalam dugaan suap Bansos Covid-19.

Menurut Boyamin, hakim layak menjatuhkan vonis lebih berat ketimbang tuntutan JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Vonis lebih berat itu mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Alasan jaksa, karena Adi Wahyono dalam perkara kasus dugaan korupsi bantuan sosial Covid-19 bukanlah sebagai pelaku utama dan hanya menerima perintah dari Eks Mensos Juliari Peter Batubara untuk mengumpulkan uang fee sebesar Rp10 ribu per paket dari penyedia bansos Covid.

Tuntutan yang diberikan JPU pada KPK terhadap terdakwa Adi Wahyono lebih ringan ketimbang tuntutan yang diterima terdakwa Mantan PPK lainnya, yakni Matheus Joko Santoso yang dituntut delapan tahun penjara, dan denda Rp400 juta subsider enam bulan penjara.

Matheus dianggap telah memberikan keterangan yang signifikan pada saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Harry Van Sidabukke, Ardian Iskandar, dan Juliari Batubara, sehingga dapat mengungkap peran dari Juliari.

JPU juga menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti kepada negara seluruhnya berjumlah Rp1,550 miliar kepada terdakwa. Uang pengganti itu wajib dibayarkan setelah satu bulan adanya putusan hukuman berkekuatan hukum tetap.

"Kepada yang terhormat Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan beserta jajaran DPP PDIP, sejak 2010 saya dipercaya sebagai pengurus DPP PDIP, saya harus menyampaikan permohonan maaf secara tulus dan penuh penyesalan," kata Juliari

"Putusan majelis yang mulia akan teramat besar dampaknya bagi keluarga saya, terutama anak-anak saya yang masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan peran saya sebagai ayah mereka," ucap Juliari.

Jelang pembacaan Pleidoi, kuasa hukum Juliari Batubara, Maqdir Ismail mengaku masih tak habis pikir dengan dengan tuntutan 11 tahun yang dilayangkan tim jaksa penuntut umum pada KPK terhadap kliennya.

KPK menduga ada pihak lain yang juga harus bertanggungjawab dalam pengadaan bansos pandemi Covid-19 yang berujung rasuah.

Ali menegaskan, tim penuntut umum telah mengantongi beberapa fakta adanya dugaan keterlibatan pihak lain. Menurut Ali, fakta dalam persidangan Juliari ini akan menjadi pintu masuk bagi pihaknya untuk menjerat pihak lain.