Mardani H Maming

Puluhan kiai muda NU Jawa Barat dan DKI Jakarta mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memecat pengurus yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, menegaskan pentingnya menjaga marwah organisasi keagamaan.

"Setahu saya sampai sejauh ini, jarang amicus curiae itu diterima oleh pengadilan sebagai suatu pandangan," kata Hendardi.

Akademisi Anti-Korupsi Universitas Islam Indonesia (UII) mendesak agar Mardani H Maming segera dibebaskan

Eksaminasi perkara Mardani dinilai tidak mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penegakkan hukum harus terbebas dari segala bentuk pengaruh politik dan kekuasaan.

KPK menilai alasan pengajuan PK Mardani H Maming tidak sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Dalam mengembangkan kasus ini, KPK bakal mengusut dugaan keterlibatan korporasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Putusan itu juga ditandatangani oleh Hakim Ketua PT Banjarmasin yakni Dr.H.GUSRIZAL, S.H.,M.Hum.

KPK menyerahkan memori banding ke Panitia Muda Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada Selasa (28/2). Dalam memori banding disematkan kekecewaan KPK terhadap vonis Maming.

Mardani Maming sebelumnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara terkait dengan perkara pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam perkara pengalihan Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP) di Tanahbumbu tahun 2011.

Dalam sidang putusan tersebut, Majelis Hakim menegaskan, bahwa terdakwa MHM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Mardani yang sebelumnya Ketua Umum BPP Hipmi didakwa telah menerima hadiah atau gratifikasi dari seorang pengusaha pertambangan yakni mantan Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) almarhum Henry Soetio dengan total tak kurang dari Rp118 miliar.

Mardani H. Maming merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.

Perpanjangan penahanan tersebut karena tim penyidik masih butuh waktu untuk melengkapi berkas perkara Mardani. Sebelumnya, KPK telah menahan Mardani selama 20 hari pertama sejak 28 Juli 2022 sampai dengan 16 Agustus 2022.

Mardani Maming sebelumnya ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, saat masih menjabat Bupati Tanah Bumbu.

Mantan Wamenkum HAM dan mantan Komisioner KPK itu mengaku sedari awal hanya mendampingi Ketua Umum HIPMI dalam proses praperadilan.

Ali mengatakan, Mardani Maming sudah berada di ruang pemeriksaan lantai dua Gedung Merah Putih KPK. Mardani Maming tengah dimintai keterangan lanjutan oleh tim penyidik.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf akan menunjuk orang untuk menjalankan tugas harian Mardani H Maming sebagai Bendahara Umum.

KPK memastikan pengusutan perkara suap dan gratifikasi itu rampung meski pemberinya sudah meninggal. Tim penyidik KPK sudah mengantongi bukti dugaan perbuatan pidana Mardani Maming