Lili Pintauli Siregar

Iskandar menyampaikan hal tersebut guna menanggapi salah satu dalil Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), selaku pemohon praperadilan sah atau tidak penghentian penyidikan terhadap Lili Pintauli Siregar di PN Jaksel.

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut, lanjut Iskandar, diketahui bahwa suatu ormas yang hendak melakukan tindakan hukum secara sah, seperti pengajuan permohonan atau gugatan hukum, harus memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) dari menteri dalam negeri.

Laporan berkaitan dengan tak diteruskannya pengusutan dugaan suap terhadap mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Johanis merupakan Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

Komisi III akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan seputar kesiapan menjadi calon pimpinan KPK. Kedua calon pimpinan yang akan diwawancarai adalah I Nyoman Wara dan Johanis Tanak.

Nama calon pimpinan KPK pengganti Lili adalah I Nyoman Wara dan Johanis Tanak.

DPR akan segera menindaklanjuti surat presiden tersebut. Adapun sebelumnya disebutkan nama calon pimpinan KPK pengganti Lili adalah I Nyoman Wara dan Johanis Tanak.

Dua nama pengganti Lili pilihan Jokowi itu dikirim Istana Kepresidenan melalui surat presiden (Surpres) kepada DPR pada pekan lalu. Dua nama itu adalah I Nyoman Wara dan Johanis Tanak.

KPK tak meminta secara khusus kepada Presiden maupun DPR untuk memilih salah satu dari dua nama tersebut. KPK meyakini siapa pun pilihan DPR merupakan yang terbaik.

KPK menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR untuk menentukan siapa pengganti Lili Pintauli. Dua kandidat pengganti itu adalah Direktur TUN Kejagung Johanis Tanak dan Auditor Utama BPK RI I Nyoman Wara.

Desmond menyebut salah satu nama merupakan orang Bali. Di antara lima nama yang tidak terpilih, hanya I Nyoman Wara dengan latar belakang dari BPK RI merupakan orang Bali.

Berselang dari pengunduran diri Lili, hingga kini belum ada sosok pengganti yang diajukan pihak Istana melalui surat presiden (Surpres) ke DPR.

Moeldoko meminta publik untuk menunggu.

Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dugaan penerimaan gratifikasi Lili lebih baik diusut penegak hukum lainnya, baik Polri maupun Kejaksaan Agung.

Menurut politikus PDI Perjuangan ini, kasus dugaan gratifikasi oleh Lili bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian. Trimedya memandang, tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPK.

Trimedya menuturkan, saat dulu memilih Lili Pintauli Siregar, Komisi III melihat rekam jejaknya.

Kasus dugaan pelanggaran etik oleh Lili Pintauli Siregar dihentikan Dewan Pengawas KPK. Kasus gratifikasi yang tengah diusut dihentikan karena Lili mundur sebagai pimpinan KPK.

Selebihnya, kata Haris, pimpinan KPK memiliki kewenangan apakah akan menindaklanjuti dugaan pidana gratifikasi Lili atau tidak.

Politikus yang akrab disapa Pacul ini mengingatkan gratifikasi termasuk pidana. Dalam UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 11 dan 12 mengatur tentang gratifikasi.

Lili Pintauli mengundurkan diri dari pimpinan KPK usai diduga menerima gratifikasi MotoGP Mandalika.