Selain merampungkan penyidikan Nurdin, tim penyidik juga merampungkan berkas Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat. Berkas penyidikan keduanya telah dilimpahkan ke tim jaksa penuntut umum dan dinyatakan lengkap.

Sebelum menyita masjid, KPK mengaku sudah lebih dahulu berkoordinasi dengan pejabat dan tokoh masyarakat setempat.

Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar. Tak hanya suap, Nurdin juga diduga menerima gratifikasi dengan total sebesar Rp 3,4 miliar. Gratifikasi tersebut diterima Nurdin dari beberapa kontraktor.

Ali mengatakan, pemasangan plang penyitaan bertujuan agar 6 bidang tanah itu tak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Saat sidang, Edy mengakui uang sebesar Rp2,5 miliar berasal dari terdakwa Agung Sucipto. Edy mengaku awalnya akan transaksi dengan Anggu di rumah jabatan Gubernur Sulsel.

Uang tersebut diberikan kepada terdakwa karena Anggu mengaku kepadanya bisa meloloskan proyek tersebut untuk diajukan ke Pemprov Sulsel. Proyek irigasi di Kabupaten Sinjai tersebut sebesar Rp 25 miliar.

Hasmin Badoa dimintai keterangan untuk melengkapi berkas Nurdin Abdullah dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Hal tersebut diungkapkan Nurdin Abdullah dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual untuk menjadi saksi sidang terdakwa Agung Sucipto.

Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah, dihadirkan secara virtual sebagai saksi perkara suap terhadap dirinya di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (10/6). Dalam sidang dengan terdakwa Agung Sucipto itu, dia membantah telah memerintahkan bawahannya untuk memenangkan kontraktor tertentu.

Sidang lanjutan perkara suap terhadap Gubernur nonaktif Sulsel, Nurdin Abdullah, dengan terdakwa Agung Sucipto, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis (10/6). Lima saksi dihadirkan pada persidangan hari ini.

Dalam dakwaan Agung disebutkan bahwa Agung sudah dua kali memberikan uang kepada Nurdin Abdullah, yaitu sejak awal tahun 2019 hingga awal Februari 2021.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, terhadap saksi Fathul Fauzy Nurdin, penyidik menyelisik uang yang dia terima dari Nurdin Abdullah.

Sementara terkait proyek jalan Palampang- Munte-Bontolempangan, Andi Sudirman mengaku tidak mengetahui soal proyek tersebut secara spesifik.

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Periksa Plt Gubernur Sulawesi Selatan. Andi S Sulaiman diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di Pemprov Sulsel 2020-2021.

Adik mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman ini tidak mengungkapkan secara rinci materi pemeriksaan terhadap dirinya. Meski demikian dirinya menjelaskan kewenangannya sebagai Wakil Gubernur Sulsel.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa empat saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) Tahun Anggaran 2020-2021.

Dalam persidangan tersebut terungkap peran Sari Pudjiastuti menjadi perantara bagi Nurdin Abdullah dengan para kontraktor. Sari juga mengungkapkan jika dirinya pernah diminta oleh Nurdin Abdullah untuk mencari uang Rp 1 miliar untuk operasionalnya.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar kembali menggelar sidang dengan terdakwa Agung Sucipto dalam kasus dugaan suap terhadap Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, Kamis (27/5).