KPK OTT Bupati Kuansing

Ali mengatakan, jaksa KPK mengajukan banding lantaran hakim tidak mempertimbangkan tuntutan kewajiban membayar uang pengganti dan pencabutan hak politik terhadap Andi. Ali berharap hakim pada tingkat banding mengabulkan tuntutan yang dilayangkan KPK terhadap Andi.

Mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra terbukti bersalah menerima suap terkait perizinan kebun sawit. Dia divonis 5 tahun 7 bulan penjara.

Andi Putra merupakan terdakwa kasus suap perpanjangan izin HGU perkebunan sawit. Dalam sidang pembacaan dakwaan, dia didakwa telah menerima Rp500 juta total Rp1,5 miliar kesepakatannya dengan General Manager PT AA, Sudarso, untuk perpanjangan izin HGU. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses persidangan.

Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (14/3). Politisi Partai Golkar itu didakwa menerima suap Rp500 juta dari PT Adimulia Agrolestari (AA).

Jaksa menyebut, suap diberikan agar Andi selaku bupati mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan penempatan paling sedikit 20 persen kebun kemitraan atau plasma PT Adimulia Agrolestari di Kabupaten Kampar.

Andi ditahan di Rutan cabang KPK pada Gedung Merah Putih Jakarta. Ali menyampaikan tim jaksa memerlukan waktu 14 hari kerja untuk melimpahkan berkas perkara serta surat dakwaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Bupati Kuantan Singingi Kembali Diperiksa KPK. Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Andi Putra menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuansing Provinsi Riau.

Dengan pelimpahan berkas dakwaan tersebut, maka penahanan terhadap Sudarso menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Namun untuk saat ini Sudarso masih akan ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Ali menambahkan, dengan keputusan hakim tersebut, KPK segera melakukan pelimpahan berkas perkara Andi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Hakim menyatakan bahwa termohon, yakni KPK, telah membuktikan tindakan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Bupati Kuansing Andi Putra telah sesuai dengan Undang-Undang KPK dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sidang praperadilan sudah mulai berjalan. Pada hari ini KPK melalui biro hukum memberikan tanggapan atas permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Andi Putra di PN Jakarta Selatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau M Syahrir, Kamis (16/12). Dia diperiksa sebagai saksi dugaan suap perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Adapun lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari yang dipersyaratkan tersebut terletak di Kabupaten Kampar, Riau di mana seharusnya berada di Kabupaten Kuansing.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Kepala Badan Pertanahan (BPN) Provinsi Riau M Syahrir. KPK akan meminta keterangan kasus dugaan suap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Saat ini, tersangka Andi Putra ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, Jakarta dan Sudarso di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, Jakarta.

Dugaan adanya intervensi dari Andi Putra diketahui saat tim penyidik KPK memeriksa 10 saksi dalam kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin HGU Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi.

Ali menjelaskan, sejumlah saksi itu yakni Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan Provinsi Riau, Zulfadli, Sri Ambar Kusumawati Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar, serta Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Riau, Umar Fathoni.

"Tim penyidik KPK memeriksa 10 orang saksi atas kasus yang menjerat Bupati Kuansing,"

Peringatan dilayangkan usai Franky meminta KPK menunda pemeriksaannya dalam kasus dugaan suap pengurusan perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit PT Adimulia Agrolestari yang menjerat Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra.

Empat lokasi yang digeledah yakni Kantor Bupati Kuansing Andi Putra (AP), Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan kediaman pribadi Andi Putra.