Korupsi Kemenakertrans

KPK tak ambil pusing desakan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, yang meminta dugaan keterlibatan Cak Imin dalam kasus suap pembahasan anggaran dana optimalisasi P2KT Kemenakertrans tahun 2014 diusut. KPK memastikan pihaknya akan bekerja sesuai dengan fakta hukum.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut laporan dilakukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke KPK terkait kasus korupsi di Kemenakertrans adalah bentuk kampanye hitam. Laporan itu menurut dia dilakukan saat dirinya tengah mengkampanyekan dirinya sebagai cawapres Jokowi untuk Pilpres 2019.

Politisi Golkar Charles Mesang dieksekusi ke Lapas Sukamiskin. Charles dijebloskan ke Lapas Sukamiskin setelah terbukti terlibat kasus suap terkait penambahan anggaran dana tugas pembantuan tahun 2014 di Kementerian Tenaga Kerja (sekarang bernama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).

Nama Cak Imin kembali muncul di sidang suap P2K Kemenakertrans. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut terdakwa Charles pernah menghadiri sebuah rapat kerja pejabat kementerian tersebut. Cak Imin termasuk orang yang hadir dalam rapat tersebut.

Hak politik Charles Jones Mesang dicabut selama dua tahun. Sebelumnya, jaksa penuntut umum KPK juga menuntut pidana tambahan yang sama. Mencabut hak politik Charles selama dua tahun.

Sementara itu tim jaksa penuntut umum KPK belum memutuskan langkah hukum lanjutan apakah akan melakukan banding atau tidak. Sesuai dengan KUHAP, majelis hakim memberikan waktu tujuh hari. Jika dalam tujuh hari tidak ada keputusan apapun, maka perkara Charles dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

Kasus suap di Kemenakertrans, Charles Jones Mesang divonis 4 tahun penjara. Dalam pertimbangan yang memberatkan, perbuatan Charles sebagai anggota DPR saat itu dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, dengan agenda pembacaan pledoi, Charles juga meminta maaf kepada seluruh konstituennya di Nusa Tenggara Barat.

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi merampas Rp 8,65 miliar dari mantan anggota DPR Charles Jones Mesang. Uang itu hasil kejahatannya menerima suap Rp 9,55 miliar dari Ditjen P2K Kemenakertrans terkait penambahan dana optimalisasi. Uang itu dirampas untuk kemudian diberikan ke negara.

Pencabutan hak politik, disampaikan oleh jaksa Abdul Basir, sebagai pidana tambahan terhadap Charles.

Eks anggota DPR Zuber Safawi akui ikut rapat bahas proyek P2KTrans. Zuber mengatakan, pemeriksaan kali ini dirinya hanya memperjelas keterangan yang sudah ditulisnya.

Jamaluddin Malik juga didenda Rp 600 juta dan dituntut membayar kerugian negara sebesar Rp 5,4 miliar.

Jamaluddin diminta mengganti uang negara senilai Rp 5 miliar.

jika pertimbangan tersebut masuk ke dalam vonis hakim, KPK akan melakukan pendalaman mengenai kasus ini.

Yuyuk Andriati mengatakan KPK tidak menutup kemungkinan akan memanggil Muhaimin Iskandar namun pendalaman dulu.

Jika tidak membayar Rp 5,4 miliar dalam jangka waktu 1 bulan, maka harta bedanya akan disita.

Jamaluddien juga didakwa kerap melakukan pemotongan uang perjalanan dinas.

Saat meminta setoran, Jamaluddien diketahui mengancam akan mencopot jabatan para PPK .

PKB blak-blakan kepengen jabatan Menteri Keuangan ketimbang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Partai Kebangkitan Bangsa tidak sepakat partai politik disebut gudang korupsi.