Korupsi Impor Baja

Penetapan tersangka ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin-27/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 dan Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) Nomor: TAP – 24/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 19 Mei 2022.

Tentu, kata Arie, Menteri Zulkifli Hasan atau Zulhas tidak harus melakukan pemeriksaan sendiri terhadap Plt Dirjen Daglu, Veri. Akan tetapi, ia bisa membentuk Majelis Kode Etik seperti Inspektorat atau unsur luar. Sehingga, Veri tidak langsung dipecat tapi ada proses kode etik yang harus ditempuh.

Adapun saksi yang diperiksa adalah Tuti Rachmawati (TR) selaku Manager Corporate Regulatory Affairs pada PT Krakatau Steel, Ilham Arief Gautama (IAG) selaku Senior Specialist Corporate Regulatory Affairs pada PT Krakatau Steel.

Ketut menjelaskan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016 s/d 2021.

Ketut menjelaskan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016-2021.

Adapun saksi yang diperiksa untuk tersangka perorangan yaitu Windi Ganny (WG) selaku Direktur PT Karya Prima Suplindo, yang dimintai keterangan terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Penyidik Kejagung memeriksa sejumlah pejabat Kementerian Perindustrian sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016-2021. Mereka diperiksa untuk berkas tersangka Tahan Banurea, Taufik, dan Budi Hartono Linardi, serta enam tersangka korporasi.

Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap enam saksi pada Selasa (14/6). Mereka diperiksa terkait perkara dugaan korupsi impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016-2021 atas nama tersangka korporasi PT IB dan PT DSS.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016 sampai dengan 2021.

Penyidik Kejagung memeriksa lima saksi terkait kasus korupsi impor baja periode 22016-2021. Kelima saksi diperiksa penyidik Kejagung untuk melengkapi berkasi tiga tersangka yaitu TB, T dan BHL.

Penyidik Kejagung memeriksa empat saksi kasus dugaan korupsi impor baja pada tahun 2016-2021. Empat saksi diperiksa penyidik Kejagung untuk melengkapi berkas tiga tersangka perkara tersebut yaitu TB, T dan BHL.

Untuk meloloskan proses impor tersebut tersangka BHL dan tersangka T mengurus Surat Penjelasan (Sujel) di Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan menyerahkan uang dengan jumlah tertentu kepada seorang ASN di Direktorat Ekspor Kemendag berinisial C (almarhum).

Kejagung sebelumnya menetapkan enam tersangka korporasi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam impor baja atau besi, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016 sampai dengan 2021.

Berawal pada kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan 2021, PT BES, PT DSS, PT IB, PT JAK, PT PAS, dan PT PMU, mengajukan importasi besi atau baja dan baja paduan melalui Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT Meraseti Logistik Indonesia milik BHL.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Supardi menyampaikan, penetapan tersangka dilakukan penyidik pada pada Jumat, 27 Mei 2022.

Dimana TB adalah Tahan Banurea selaku Kasubag Tata Usaha periode 2017-2018 dan Kasi Barang Aneka Industri periode 2018-2020 pada Direktorat Impor Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Para saksi yang diperiksa adalah Rohayat selaku Staf Tata Usaha sebagai pengirim surat internal. Dia diperiksa sebagai saksi selaku ASN di Direktorat Impor Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang berkaitan dengan pengiriman surat keluar di lingkup internal Kemendag.

Komunikasi yang dilakukan Banurea kala itu dilakukan untuk meminta kepada pihak keluarga menyiapkan keperluannya selama berada di tahanan.

Praktik korupsi terjadi saat Tahan menjabat sebagai Kasubag TU di Direktorat Impor Dirjen Daglu Kemendag (2017-2018) melakukan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, persuratan, kearsipan, dokumen dan rumah tangga direktorat.

Tersangka Banurea berperan memproses draf persetujuan impor besi baja, baja paduan, dan turunannya yang diajukan pelaku usaha/importir.