Korupsi Chromebook

Nadiem Makarim menegaskan bahwa isu harga harus dipahami berdasarkan rantai distribusi yang sebenarnya.

Hal itu dikatakan mantan Sekretaris Kemendikbud Ristek periode 2019-2024, Deswitha Arvinchi.

Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat SMA Kemendikbudristek mengakui menerima uang Rp701 juta terkait kasus dugaan korupsi Chromebook, membuka tabir baru dalam skandal yang merugikan negara triliunan rupiah.

Kejagung menegaskan penanganan kasus dugaan korupsi Chromebook Kemendikbudristek terhadap Jurist Tan tetap berjalan meski muncul isu pindah kewarganegaraan.

Spesifikasi Chromebook untuk SD dan SMP dipaksakan digunakan di jenjang PAUD, meski tidak sesuai kebutuhan pembelajaran anak usia dini.

Mantan Dirjen Kemendikbudristek mengungkapkan peran vital Jurist Tan, eks staf khusus Nadiem Makarim, yang disebut sebagai 'The Real Menteri' dalam kasus dugaan korupsi Chromebook yang merugikan negara triliunan rupiah.

Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat belum mengambil sikap atas permohonan izin sita aset dari jaksa dalam kasus dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem.

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim membantah tuduhan memperkaya diri dalam kasus dugaan korupsi Chromebook, menegaskan komitmennya untuk Indonesia.

Penasihat hukum Nadiem Makarim mengajukan permohonan status tahanan kota, dengan alasan kemanusiaan dan hukum, dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara Rp2,18 triliun.

Kuasa hukum Nadiem Makarim meminta majelis hakim membebaskan kliennya dari tahanan. Mereka menilai dakwaan jaksa tidak cermat dan pengadilan tak berwenang.

Menanggapi putusan tersebut, tim kuasa hukum Nadiem mempertanyakan dasar penetapan tersangka.

Tim kuasa hukum Nadiem ajukan praperadilan. Sidang perdana 3 Oktober 2025, bertujuan dorong proses hukum adil dan transparan terkait penetapan tersangkanya.

Wanita 42 tahun tersebut tetap terlihat tegar mendampingi sang suami yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

Akibatnya, Disdik DKI hingga kini belum memiliki data resmi terkait jumlah maupun sebaran penerima Chromebook.

Proyek pengadaan laptop Chromebook dinilai tidak berjalan efektif dan justru menimbulkan kerugian negara sekitar Rp1,980 triliun.