Kompor Listrik

Usulan itu disampaikan Bahlil dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XII DPR RI hari ini.

Dewan Energi Nasional (DEN) memanggil Pertamina dan PLN untuk membahas program transisi kompor listrik sebagai langkah strategis meningkatkan ketahanan energi dan mengendalikan subsidi energi di Indonesia.

Penggunaan kompor listrik semakin diminati pelaku UKM dan rumah tangga sebagai solusi hemat biaya operasional di tengah lonjakan harga energi dunia, menawarkan efisiensi dan kemudahan teknologi yang signifikan.

Dapur modern kini tidak harus bergantung pada kompor gas yang sering kali memerlukan instalasi rumit dan berpotensi menimbulkan risiko.

PLN Babel menggalakkan gerakan 'goes green' di momen Hari Listrik Nasional ke-80, mengajak masyarakat beralih ke energi bersih seperti kompor dan kendaraan listrik demi lingkungan berkelanjutan.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut program migrasi kompor listrik masih akan terus mendapatkan penolakan dari masyarakat. Sebab, daya yang dibutuhkan kompor listrik di pasaran masih terlalu tinggi.

Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Adi Priyanto mengatakan, pihaknya akan tetap melanjutkan uji coba konversi kompor LPG 3 kg ke kompor listrik induksi, meski program tersebut telah dinyatakan batal.

Dalam rangka migrasi penggunaan kompor listrik dari kompor gas LPG, pemerintah akan membagikan paket kompor listrik senilai Rp1,8 juta. Paket tersebut akan dibagikan kepada 300 ribu keluarga.

Pahala enggan menjawab terkait kelangsungan nasib kompor listrik gratis yang telah dibagikan maupun yang masih ada dalam stok PLN. Pahala meminta awak media menanyakan hal tersebut ke pihak PLN.

Direktur Center Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai tepat keputusan Pemerintah melalui PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik.

Program ini digencarkan pemerintah untuk mengurangi beban anggaran subsidi untuk tabung gas melon yang terus membengkak. Sebagai perbandingan, pada 2021 saja realisasi subsidi LPG 3 Kg mencapai Rp67,62 triliun, termasuk kewajiban kurang bayar Rp3,72 triliun.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN membatalkan program pengalihan kompor LPG kemasan 3 kilogram (kg) ke kompor listrik. Langkah ini dilakukan guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Wacana program migrasi kompor gas LPG ke kompor gas masih menuai penolakan dari sejumlah kalangan. Penggunaan kompor listrik dinilai tidak efisien bagi rumah tangga dalam berbagai aspek.

Direktur Center Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, program konversi kompor listrik tidak cocok diterapkan pada kelompok masyarakat miskin dengan daya listrik 450 sampai 900 volt ampere (VA). Alasannya, penggunaan kompor induksi membutuhkan listrik dengan daya besar.

Gali lebih jauh di sini, yuk!

Upaya renegosiasi menurut Mamit perlu dilakukan oleh PT PLN Persero, agar beban keuangan dari perusahaan pelat merah tersebut tetap terjaga.

Hanya saja, cara ini dinilai Bhima sangat tidak tepat. Mengingat hulu pembangkit listrik juga masih menggunakan batu bara untuk menghasilkan energi listrik.

Masyarakat Indonesia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk beradaptasi memasak dengan menggunakan kompor listrik.

Mamit menuturkan, perlu ada pengembangan riset terhadap daya kompor listrik jika ingin dijadikan program pemerintah. Sehingga, program tersebut dapat berjalan efektif tanpa membebani ekonomi masyarakat.

Pembahasan anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan program konversi kompor elpiji 3 Kg ke kompor listrik induksi tersebut belum dibicarakan dan belum disetujui.