Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

Ledakan di Kantor KAMI tersebut tergolong ringan. Hal ini terlihat dari tak ada kerusakan pada bangunan sekitar lokasi ledakan.

Kadiv Humas Polri, Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, untuk berkas perkara milik 12 orang Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sudah dinyatakan lengkap atau P21.

Bareskrim Polri telah merampungkan sejumlah berkas perkara sejumlah aktivis dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yakni Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan tersangka atas nama inisial F.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin menilai pemanggilan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan oleh Polda Metro Jaya tidak wajar. Pemanggilan itu buntut dari acara Habib Rizieq Syihab di Petamburan akhir pekan lalu.

"Saya baca ada yang komentar, ini pemberian Bintang Mahaputera kepada GN (Gatot Nurmantyo) tidak pada waktunya, ini aneh. Tidak aneh, karena dia anggota kabinet dan bersama anggota yang lain," kata Mahfud

"Ada tiga aspek dilakukannya praperadilan ini. Pertama, aspek penetapan tersangka, kedua aspek penangkapan, dan ketiga aspek penahanan,"

"KAMI dituduh di balik demo ini, kemudian bahkan ada lagi, KAMI mendesain provokator jadi radikal dan lain-lain. Sebenarnya hari ini tidak perlu repot-repot, ada BIN ada Polri yang sudah teruji. Kan tinggal cari saja. Sangat mudah sekali," kata Gatot.

Gatot menilai, penangkapan anggota KAMI oleh polisi terkesan dipaksakan. Dia meminta Polri bertindak profesional. Kendati begitu, Gatot tetap menghormati proses hukum.

Arsul mengungkapkan, dalam penegakan hukum memiliki dua sisi. Pertama, penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan proses hukum terhadap peristiwa yang diyakini sebagai tindak pidana.

"Kami, PKS sudah menggagas agar ada revisi dalam pasal UU ITE khususnya yang sering dijadikan dasar penangkapan atau proses hukum berbasis postingan di sosial media," ucap anggota DPR itu.

Syahganda disangkakan melanggar Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Awi menjelaskan, penangkapan lebih dulu dilakukan oleh Tim Cyber Polda Sumatera Utara di Medan terhadap Khairi Amri pada Jumat (9/10) kemarin. Lalu, pada Sabtu (10/10), pihaknya kembali menangkap dua orang lainnya.

Berdasarkan surat penangkapan bernomor: SP.Kap/65/X/2020/Dittipidsiber. Syahganda Nainggolan dituding menyebarkan berita hoaks di akun twitter miliknya @syahganda.

Menurut Donny, Moeldoko hanya memberi peringatan yang masih sebatas kewajaran. Untuk mengingatkan sesama anak bangsa, agar memberi catatan kepada pemerintah yang masuk akal, tidak bercorak politik praktis atau tidak bermain politik praktis.

Din mengingatkan, Moeldoko tidak melempar ancaman. Arogansi kekuasaan demikian sudah ketinggalan zaman.

"Kalau memang ada, yang mana yang dikategorikan langkah dan perbuatan KAMI mau mengganggu stabilitas politik. Yang mana? Dia harus tunjukan dan buktikan dong yang mana jangan membuat pernyataan umum," ujar Yani ketika dihubungi, Kamis (1/10).

Menurut dia, KAMI berisi sekumpulan orang yang memiliki kepentingan. Moeldoko mengakui bahwa pembentukan sebuah gerakan tidak dilarang sebab Indonesia merupakan negara demokrasi.

"Harusnya aparat penegak hukum juga memberikan fasilitas untuk itu, jangan dilakukan pembiaran, terlepas kita setuju atau tidak setuju," ucapnya.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, acara dalam bentuk keramaian di masa pandemi virus Corona memerlukan persetujuan dari Satgas Covid-19.

"Kalau mau serius amputasi dampak corona, pilkada setop, jangan hanya acara yang insidental. Pasar, tempat ibadah juga berkerumun, tapi kenapa tak dibubarkan," ujarnya.