Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Bambang Satrio Lelono mengatakan, pihaknya akan merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah Lampung Barat. Ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi di sektor kopi yang berada sekitar wilayah tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengaku masih mengkaji mengenai revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Dia mengakui, selama ini peningkatan upah buruh terjadi seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, bukan ditentukan berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL).

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, hingga kini pemerintah belum menyusun draf revisi undang-undang yang dituntut oleh buruh kemarin. Menurutnya, pemerintah masih membuka ruang diskusi agar revisi nantinya mengakomodir keinginan semua pihak.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri, merilis satu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan di pusat dan daerah, bernama Sistem Informasi Ketenagakerjaan atau Sisnaker.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menargetkan, sebanyak 2 juta orang yang akan masuk dalam program kartu prakerja di tahun 2020. Program tersebut merupakan salah satu terobosan yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2020.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, bonus demografi bisa saja menjadi berkah atau sebaliknya mendatangkan bencana. Untuk menghadapi bonus demografi tahun 2030, pemerintah terus mendorong terlaksananya pendidikan vokasi.

Kemenaker Buka Posko Pengaduan THR Bermasalah. Layanan Posko THR 2019 ini dibuka mulai 20 Mei-10 Juni 2018, setiap hari kerja jam 08.00-15.30 WIB dan hari libur jam 09.00-15.30 WIB. Tak hanya di pusat, posko-posko THR juga dibentuk di dinas-dinas tenaga kerja di setiap provinsi.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri ekosistem ketenagakerjaan harus diubah menjadi lebih fleksibel. Sebab, dia menilai ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia kaku dan rigid. Hal ini membuat masyarakat masih kesulitan mendapatkan pekerjaan meskipun mereka memiliki pendidikan.

Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan payung hukum mengenai aturan insentif pengurangan pajak hingga 200 persen (super deductable tax) bagi industri yang menyelenggarakan program vokasi belum bisa diterbitkan tahun ini.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ini tidak semudah seperti membangun infrastruktur. Sejumlah permasalahan dari penyerapan tenaga kerja pun masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri mengklaim target penciptaan 10 juta lapangan kerja selama lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi-JK telah tercapai. Dalam lima tahun masa pemerintahan, Hanif diberi Pekejaan Rumah (PR) untuk bisa menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan.

Dia menerangkan, di era pemerintah Jokowi ini yang menjadi persoalan bukanlah susahnya mencari lapangan pekerjaan namun justru masalah ketimpangan skill atau kemampuan. Saat ini jumlah angkatan kerja Indonesia ada 131 juta orang, di mana 58 persennya adalah lulusan SD dan SMP.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Haiyani Rumondang mengatakan, pihaknya sedang mencermati dan mengumpulkan fakta apakah pekerjaan outsourcing betul-betul mendukung kemajuan perekonomian Indonesia.

"Selama ini sudah ada relatif berjalan baik. Dalam program desmigratif itu kan warga desa jadi punya tempat untuk crosscheck informasi. Karena di situ disiapkan ada informasi pasar kerja, juga kalau mekanisme bekerja ke luar negeri itu seperti apa, syarat-syaratnya bagaimana, dan seterusnya."

Hanif mengakui, meski terjadi kenaikan jumlah desa sasaran program dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, kenaikan tersebut tidak tinggi. Diketahui, tahun 2018, program ini menyasar 130 desa.

Dari seluruh total 303 BLK yang ada di Indonesia, fokus Kemnaker saat ini adalah bagaimana melakukan revitalisasi menyangkut dengan sarana dan prasarana di BLK tersebut. Apalagi, dikatakan dia, dari total BLK tersebut sepertiga dalam keadaan baik, sepertiga sedang, dan sepertiganya lagi dalam keadaan buruk.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus menggenjot pelatihan vokasi untuk menciptakan tenaga kerja pada 2019 mendatang. Pendidikan vokasi dinilai penting untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan belum mendapatkan laporan dari para Gubernur terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019. Namun demikian, pada 1 November nanti seluruh provinsi harus sudah menata‎p besaran UMP tersebut.