Bukan Bangun Baru, Pemerintah Fokus Revitalisasi Balai Latihan Kerja yang Ada

Merdeka.com - Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Bambang Satrio Lelono, mengaku keberatan apabila harus membangun kembali Balai Latihan Kerja (BLK). Pernyataan itu menyusul adanya permintaan dari salah satu kepala dinas yang menginginkan adanya pembangunan BLK di setiap daerah perbatasan.

"Kalau kita asumsikan (di Indonesia ada) 303 BLK saat ini. Di setiap kabupaten dan kota memiliki (katakanlah) satu BLK. Sementara di Indonesia ada 211 kabupaten kota yang tidak memiliki BLK dan itu kalau serentak kita bangun tentu cost yang akan kita alokasikan sedemikian berat," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (8/1).

Bambang mengatakan, dari seluruh total 303 BLK yang ada di Indonesia, fokus Kemnaker saat ini adalah bagaimana melakukan revitalisasi menyangkut dengan sarana dan prasarana di BLK tersebut. Apalagi, dikatakan dia, dari total BLK tersebut sepertiga dalam keadaan baik, sepertiga sedang, dan sepertiganya lagi dalam keadaan buruk.

"Dan inilah sebenernya akan selalu kita tingkatkan kita remajakan baik sarana dan prasarananya maupun termasuk instrukturnya," katanya.

Pada tahun ini, alokasi anggaran Kementerian Ketenagakerjaan meningkat Rp 1,7 triliun. Dari Rp 3,991 triliun pada 2018 menjadi Rp 5,785 triliun di 2019. Adapun anggaran ini nantinya akan difokuskan kepada pembangunan sumber daya manusia (SDM).

"Anggaran Kemnaker baru terasa pada tahun ini. Sebelumnya kita menjadikan dalam bagian alokasi anggaran di pemerintahan belum dianggap prioritas. Baru tahun ini ketika pemerintah prioritaskan pembangunan SDM sebagai prioritas pembangunan nasional kita baru terasa," jelasnya.

Terkait dengan pembangunan BLK sendiri Bambang menyarankan alternatif lain. Sebab, apabila mengandalkan anggaran Kemnaker saja tidak akan cukup. Sementara di satu sisi, pemerintah sendiri tengah fokus terhadap pembangunan SDM.

"Di sini, kendala pemerintah pusat kita sampai sekarang regulasinya belum diperkenakan membangun fisik. Oleh karena itu, kalau ingin membangun BLK di wilayahnya kita sharing cost. Nanti bapak membangun fisiknya gedungnya, alatnya kami, instrukturnya kami. Itu yang kami tawarkan," pungkasnya.