Siti menerangkan, sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, usaha pemanfaatan hasil hutan, mesti berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur. "Yang benar adalah imbangkan. Boleh ekonominya, tapi rakyatnya enggak boleh ditinggalkan."

Kasus pencemaran limbah minyak hitam di perairan Bintan dan Bantam, Kepulauan Riau belakangan ini masih menjadi sorotan. Sebab, pencemaran ini terjadi tidak hanya sekali atau dua kali saja, melainkan menjadi ajang musiman pada kurun waktu tertentu.

Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengungkapkan, selama ini, untuk mengatasi dan menyelesaikan segala macam permasalahan terkait lingkungan hidup, khususnya di hutan-hutan di luar konsensi area industri, tercecer di berbagai kementerian. Badan ini juga akan melibatkan pihak asing untuk suntikan dana.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, menegaskan bahwa tidak semua bidang tanah di kawasan hutan bisa dialih fungsi menjadi lahan hutan sosial. Sebab, untuk menjadikan kawasan hutan sebagai perhutanan sosial ada kriteria tertentu yang harus menjadi penilaian.

Menteri Siti menyampaikan dalam rapat tersebut telah dibahas mengenai penetapan hasil inventarisasi dan verifikasi untuk kawasan hutan di beberapa daerah. Dengan penetapan tersebut, nantinya akan terlihat kawasan-kawasan hutan mana saja yang potensial untuk di redistribusikan kepada rakyat.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya mengaku mendapat surat cinta dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Surat cinta yang dimaksud adalah peringatan karena belum mencapai realisasi pembiayaan dalam pengerjaan proyek wilayah kerja Kementerian LHK.

PT Freeport Indonesia harus menyelesaikan masalah lingkungan sebelum melanjutkan perpanjangan kontrak. Hal ini sebagai rangkaian dari divestasi saham Freeport oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Perwakilan 11 Kepala Desa di Bangka Barat, Bangka Belitung menemui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Mereka menuntut pencabutan izin hutan tanaman industri milik PT BRS dengan luas konsesi mencapai 65.460 hektare dengan nomor SK 336/Menhut-II/2013, yang berada di 39 Desa di Bangka Barat

Dalam keterangan tertulis, penggerebekan yang dilakukan Minggu (23/9) itu, diawali dengan menahan 5 truk pengangkut pasir zircon CV AP, di kawasan Siantan. CV AP bersama dengan PT CML dan PT MBS, diduga mengangkut, dan menampung hasil tambang pasir zircon (Zr), dari kawasan hutan produksi, di Pesaguan, Ketapang.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sigit Hardwinarto, mengatakan pihaknya bakal menggelar rapat khusus membahas kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyeret nama Presiden Jokowi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya akan bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan untuk membahas mengenai masalah lingkungan PT Freeport Indonesia. Pertemuan ini dibutuhkan dalam rangka pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi Freeport.

Mengulang temuan bencana asap 2013 lalu. Dubes Singapura persilakan aparat menghukum mereka