12,63 Juta Hektare Hutan Kaltim Dikepung 99 Izin Pemanfaatan Hasil Hutan

Sabtu, 9 Maret 2019 09:36 Reporter : Saud Rosadi
12,63 Juta Hektare Hutan Kaltim Dikepung 99 Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Ilustrasi Hutan Hujan. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Hasil hutan di Kalimantan Timur masih jadi primadona untuk terus dimanfaatkan misalnya hasil kayu. Dari 12,63 juta hutan di Kaltim sebagai paru-paru dunia, di dalamnya ada 99 izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) dengan total luasan tidak kurang 5,2 juta hektare.

Data dikutip merdeka.com dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, ada 57 IUPHHK Hutan Alam punya luasan sekitar 3,63 juta hektare. Menyusul, 42 IUPHHK Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 1,59 juta hektare.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menilai, luasan IUPHHK mencapai jutaan hektare itu berada di dalam areal hutan Kalimantan Timur bukan masalah.

"Iya, enggak masalah. Asalkan dengerin ya, memang mau dibunuh semua perizinan? Mau dibunuh semua ekonomi? Kan enggak bisa," kata Menteri LHK Siti Nurbaya, dikonfirmasi wartawan saat berada di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda, Jumat (8/3).

Siti menerangkan, sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, usaha pemanfaatan hasil hutan, mesti berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur. "Yang benar adalah imbangkan. Boleh ekonominya, tapi rakyatnya enggak boleh ditinggalkan. Itu yang diminta Presiden," ujar Siti.

Bagi pemegang IUPHHK, Siti mewanti-wanti bagi pelanggar, bakal dihadapkan pada sanksi, meski dia tidak merinci sanksi dimaksud. "Itu juga semangatnya sama dengan Pak Gub (Gubernur Kaltim). Caranya adalah, beri izinnya hati-hati. Setelah kasih izin, diawasi. Kalau nakal juga, kenakan sanksi. Kan itu yang jalan. Udah banyak diberi sanksi," terang Siti.

Sanksi yang diberikan, lanjut Siti, berlapis-lapis. "Karena sekarang kehutanan dan tambang, urusannya dari Kabupaten ke Provinsi. Maka bobotnya di provinsi. Kan baru tahun lalu, Undang-undangnya tahun 2014 (UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah). PP-nya keluar tahun 2016," kata Siti. [lia]

Topik berita Terkait:
  1. Kementerian LH Dan Kehutanan
  2. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini