Ari mengatakan, rencana pembentukan kementerian baru ini sebenarnya sudah mencuat pada awal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Namun kemudian tenggelam, sebab membutuhkan banyak pertimbangan yang akhirnya digabung ke Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman.

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menyoroti, pembentukan kementerian baru bernama Kementerian Investasi. Menurutnya, Kementerian Investasi bukan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan investasi di Tanah Air. Apalagi jika melihat tujuan pembentukannya adalah meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja.

DPR RI telah menyetujui pembentukan Kementerian Investasi, di mana Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan diubah menjadi Kementerian Investasi itu. Selain itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta pegawainya disinyalir akan dibawa ke Kementerian Investasi.

"Bukan hanya bisa menarik tapi juga bisa menggali potensi investasi dalam negeri lainnya. Tentunya investasi tersebut harus bisa menguntungkan seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Presiden Jokowi diharapkan memilih kalangan profesional non parpol jika nantinya tidak menjadikan Bahlil sebagai Menteri Investasi.

Menurut Hariyadi, Kementerian Investasi yang nantinya akan menggantikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebaiknya juga diberikan kewenangan dan fungsi yang lebih besar sehingga dapat lebih efektif menarik investasi di Tanah Air.

Kondisi pandemi yang membuat kontraksi ekonomi berkepanjangan, sampai terbentuknya herd immunity ke depan, sisi permintaan masih harus ditopang oleh pemerintah dan sisi supply harus terus diberikan insentif.

Pengamat Ekonomi Politik, Fachry Ali menilai rencana pemerintah menambah Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja merupakan buah dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebab berbagai kemudahan yang tertuang dalam regulasi sapu jagat tersebut membutuhkan eksekutor yang terpusat.

Pengamat APBN, Awalil Rizky menilai bila hal ini terjadi, maka akan banyak tugas dan peran yang perlu ditingkatkan BKPM. Salah satunya menahan agar pemilik modal domestik tidak menanamkan modalnya di luar negeri.

Pengamat APBN, Awalil Rizky mengatakan kebutuhan negara akan investasi asing tidak hanya sekedar nilai investasi yang ditanamkan. Melainkan kebutuhan transfer teknologi dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. "Modal asing ini dibutuhkan selain jumlah transfer adalah transfer teknologi," katanya.

Pengamat APBN, Awalil Rizky mengaku tidak terlalu terkejut dengan hasil rapat paripurna DPR Jumat (9/10) lalu yang mengesahkan lahirnya kementerian baru yakni Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja. Sebab dari sisi anggaran APBN 2021, anggaran BKPM naik 2,5 kali lipat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro, angkat suara terkait rencana pemerintah Jokowi-Maruf untuk membentuk Kementerian Investasi. Menurutnya, investasi memang perlu digenjot untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta, menyambut positif terkait rencana Presiden Jokowi untuk membuat Kementerian Investasi. Menurutnya, hal tersebut sudah lebih dulu direalisasikan oleh negara-negara maju lainnya.